MANADO, Meja Hijau – Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Sulawesi Utara, Victor Lolowang tampak mondar-mandir di Mapolda Sulut, sekira pukul 09.00 Wita, Kamis (07/06/2018).
Dari salah satu ruangan Reskrimsus terlihat dia terburu-buru menaiki anak tangga ke lantai 2. Disana entah ke ruangan mana, dan tak diketahui siapa yang ditemuinya. Tapi tak lama aktivis antikorupsi ini kembali lagi menuruni tangga menemui salah satu perwira di lantai dasar di bagian depan Gedung Polda Sulut.
Kepada wartawan yang mencegatnya, Ketua LCKI Sulut ini mengaku sedang sibuk mengurus kelengkapan berkas terkait pekerjaan proyek ruas Jalan Pakuure-Sapa di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minsel.
“Iyaa terburu-buru, saya hari ini harus melengkapi dokumen,” tuturnya.
Ditanya soal paket pekerjaan ruas jalan Pakuure-Sapa banderol Rp 8,2 miliar bersumber dari APBD 2017 Kabupaten Minsel, singkat Lolowang mengiyakannya sembari menyelinap ke salah satu ruangan.
Seperti diketahui Ketua LCKI Sulut Victor Lolowang, pekan sebelumnya telah melakukan konseling terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran proyek yang dikerjakan PT Kemilau Nur Sian (KNS).
Kuat dugaan kedatangan Lolowang ke Mapolda Sulut untuk melengkapi berkas serta bukti-bukti audio visual terkait dugaan penyimpangan proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Minsel ini.
Pemberitaan mejahijau.com sebelumnya, LCKI Sulut mendesak penegak hukum meminta pertanggungjawaban paket bermasalah yang telah mengeruk uang rakyat namun dikelola tanpa memperhatikan mutu pekerjaan.
Pihaknya kesal proyek yang menggunakan duit dari rakyat namun kualitasnya sangat memprihatinkan. Kuat dugaan PT KNS selaku pelaksana hanya mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
Mengapa tidak, proyek baru selesaikan dikerjakan tetapi kondisi terkininya dalam keadaan rusak. Sebelumnya LCKI Sulut juga merunut beberapa titik terlihat aspal hanya dilabur di atas hamparan pasir dan sirtu tanpa perkerasan terlebih dulu.
Bukan hanya pekerjaan dari titik nol saja, dia juga memperlihatkan rekaman perbaikan yang ternyata dikerjakan secara serampangan.
“Padahal baru selesai dikerjakan namun nyaris mubasir karena tidak memperhatikan mutu pekerjaan. Sebab belum digunakan jalan sudah rusak. Ini tetap kami proses hukum,” kilahnya.
Terkait berita dimaksud, konfirmasi terbaru dari Kepala Dinas PU Pemkab Minsel Rudy Tumiwa belum dapat dilakukan. Meski sekian kali dihubungi via telpon selular namun enggan dilayani.(arya)
BERITA TERKAIT:
