JAYAPURA, mejahijau.com – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meralat pernyataan menolak seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di Provinsi Papua.
Lukas Enembe memastikan perekrutan dilakukan oleh panitia IPDN 2018 untuk tetap dilanjutkan. Sekitar 90-an lulusan IPDN Papua dinyatakan lulus lewat jalur afirmasi yang kesemuanya orang asli Papua (OAP).
Terkait penolakan hasil seleksi IPDN 2018, saat tahapan berlangsung, kata Lukas, pihaknya sebelumnya belum tahu. Apalagi saat itu dirinya belum dilantik menjadi gubernur yang saha.
“Ternyata sebanyak 91 Orang Papua Asli diterima lewat jalur afirmasi. Dan kita sudah minta maaf kepada panitia seleksi IPDN, karena kami tidak tahu,” katanya di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, Papua.
Kesempatan itu juga, Gubernur Papua dua periode ini membantah ada sejumlah warga non Papua yang diterima pada perekrutan calon praja IPDN 2018 lewat jalur afirmasi.
“Setelah diteliti ternyata opa atau kakek anak yang terdaftar itu berasal dari Papua. Jadi, sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan permintaan maaf,” lugasnya.
Pentolan FISIP Unsrat Manado ini memastikan rekrutan IPDN pada masa mendatang akan sesuai standar operasional prosedur dari Pemprov Papua.
“Yang paling penting, kita minta keterwakilan dari semua wilayah bisa masuk. Karena pemerintah daerah di Provinsi Papua butuh pamong praja yang siap pakai untuk ditempatkan di wilayahnya sendiri,” jelas Lukas.
Pihaknya meminta keseimbangan penerimaan IPDN, kalau satu kabupaten diterima lebih banyak dibanding daerah lainnya, itu sudah pasti terjadi kepincangan.
“Oleh karenanya, kita mau ada keseimbangan di semua daerah. Itu yang kita minta dan mulai diberelakukan pada tahun 2019 mendatang,” pungkas Lukas Enembe.(vanny)
