MANADO, mejahijau.com – Daerah Sulawesi Utara sejak lama dikenal sebagai sentra penghasil produk olahan tanaman kelapa (Cocos Nucifera) di Indonesia.
Produksi kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) terbilang besar. Pada tahun 2017, produksi kelapa dari perkebunan rakyat mencapai 255 ribu ton dari luas areal 271 ribu hektar (data BPS Sulut 2018).
Produksi tersebut potensial meningkatkan kehidupan petani kelapa saat panen. Pemanfaatan produk-produk turunan kelapa juga tergolong tinggi. Namun jelang Desember 2018 harga kopra terjun bebas dibawah angka Rp 2800 per kilogram, membuat petani kelapa uring-uringan.
Turunnya harga kopra antaranya disebabkan permintaan Crude Coconut Oil (CCO) dunia mengalami penurunan. Sialnya melorotnya harga CCO diikuti membludaknya produksi CPO dari negara-negara produsen, ternyata mempengaruhi mekanisme pasar kopra yang berpusat di Rotterdam, Belanda.
Kondisi ini sontak disikapi Gubernur Olly Dondokambey. Beberapa langkah disiapkan untuk menjaga harga kopra dan kelapa pada umumnya tetap terjaga.
“Kami telah adakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah penghasil kelapa di Indonesia. Pertemuan terakhir pada Konferensi Nasional Kelapa IX & Internasional Coconut Conference dan Expo tahun 2018 di Sulut baru-baru ini,” ungap Olly ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/11/2018).
Permasalahan harga kopra direspon pemerintah pusat. Presiden Jokowi telah membuat kebijakan Minyak Nabati dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2018 tentang mandatori biodiesel untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO.
Dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, kebijakan tersebut mendasari pembuatan Solar B20 pada tahun anggaran 2019 mendatang. Perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) bertujuan untuk mengendalikan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) secara global. Dengan begitu, pemanfaatan minyak kelapa akan semakin besar.
“Dan Sulut akan galakan kembali penggunaan minyak kelapa untuk konsumsi masyarakat sehari-hari, yaitu dengan membuat minyak goreng,” jelas Olly.
Pemprov Sulut juga sudah mengajak para investor industri kelapa terpadu di Sulawesi Utara untuk melakukan terobosan baru untuk mendongkrak harga kopra.
“Pemprov Sulut juga akan menyalurkan bantuan alat pengolahan minyak kelapa kepada para petani, melalui kelompok tani yang terdaftar. Tahun 2018 ini, telah disalurkan 12 unit alat pengolah minyak kelapa. Tahun 2019 nanti, disiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk pengadaan mesin pengolahan minyak kelapa,” ungkap Gubernur Olly.
Langkah-langkah itu, lanjut gubernur, untuk meningkatkan kembali kesejahteraan petani kelapa guna menyikapi masalah harga kopra.
Di tengah anjloknya harga kopra, Gubernur Olly mengimbau masyarakat tidak panik melainkan jaga stabilitas keamanan di daerah ini.(vanny)
