TONDANO, mejahijau.com – Sejumlah pekerjaan proyek yang tersebar di Kecamatan maupun desa di Kabupaten Minahasa tahun 2017 dan 2018 terbilang amburadul.
Hal itut diungkapkan Ketua Bidang Investigasi LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) DPD Provinsi Sulut, Yamin Makuasang kepada wartawan mejahijau.com di Tondano.
Terpantau di lapangan, beberapa proyek tampak berkualitas buruk. Hal itu disebabkan sejumlah faktor terutama kontraktor pelaksana diduga kuat hanya utamakan keuntungannya ketimbang memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Penelusuran kami di lapangan, ada beberapa proyek yang sudah rusak, misalnya pekerjaan dermaga di belakang Benteng Moraya. Bahkan proyek terkesan dibiarkan tanpa ada perawatan dan pengawasan,” ungkap Makuasang yang juga Wakil Ketua LSM LPPN Sulut, Kamis (15/11/2018).
Putra asli Kota Tondano ini menmbahkan, selain itu ada juga proyek pembuatan drainase dilokasi akses jalan masuk ke Desa Touliang Kecamatan Eris. Pekerjaan sementara berjalan namun papan proyek tidak terpampang, padahal pemasangan papan proyek kewajiban yang harus dilakukan pihak ketiga.
“Berarti pekerjaan terkesan sengaja disembunyikan sehingga terkesan tidak transparan kepada masyarakat,” tandasnya.
Ia mengatakan, temuan ini baru beberapa pekerjaan saja. Masih banyak lagi yang belum dapat diungkapkannya dengan harapan pihak pelaksana mengikuti aturan.
Begitu juga instansi terkait lebih ketat melakukan pengawasan. Andaikata ada temuan penyimpangan, langsung diberi teguran untuk perbaikan supaya hasil pekerjaan maksimal sesuai harapan masyarakat.
Lihat saja perbaikan jalan masuk di 12 kelurahan di Kota Tondano tahun anggaran 2018 yang menelan anggaran hampir Rp 6 miliar.
Pekerjaan trotoar dan saluran air di Pusat Kota Tondano barusan sempat mendapat kritikan masyarakat. Warga pertanyakan kinerja kontraktor pelaksana.
“Proyek seharusnya sudah selesai bulan Oktober, tetapi hasil pantauan diantaranya masih sementara dikerjakan. Terus dikerjakan tambal-tambal,” ungkap tokoh masyarakat Tondano lainnya.
Lucunya sejumlah kasus dugaan korupsi yang masuk ke markas yang dipimpin Kajari Rakhmat Budiman, sejumlah diantaranya terkesan sengaja didiamkan.
Salah satunya kasus dugaan penyimpangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang hingga kini mangkrak di meja para penyidik Kejari Minahasa.(ferry/glen)
