MANADO, mejahijau.com – Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen SE, MS menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin (17/12/2018).
Dihadapan Komisi VIII, Sekprov Edwin Silangen menjelaskan lingkup tugas bidang agama dan sosial pada visi pembangunan daerah 2016-2021 yang digalakkan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut).
Antara lain terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, serta penjabarannya dalam tujuh misi (Sapta Cita) pembangunan daerah, antaranya bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, badan amil zakat, penanggulangan bencana, serta perwakafan.
“Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi yang pelaksanaannya disinergikan dan dikoordinasikan secara langsung dengan segenap stakeholders pembangunan yang terkait,” urai Silangen.
Lanjut dikatakan, di bidang agama Pemprov Sulut selalu bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama serta melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah sehingga kemajemukan kehidupan beragama di daerah ini senantiasa diwarnai dengan keharmonisan dan kerukunan.
“Sulut termasuk daerah paling toleran di Indonesia. Hal itu berlaku juga pada bidang sosial yang mampu menjawab berbagai permasalahan di daerah ini. Itu terlihat menurunnya angka kemiskinan, dan ini paling rendah se-Sulawesi,” paparnya.
Terkait permasalahan penanggulangan bencana, Sekprov Silangen mengakui Sulut rawan terdampak bencana. Olehnya kesiap siagaan di sektor ini menjadi perhatian penting, dengan melaksanakan Rakor serta Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Alam yang melibatkan seluruh stakeholders terkait.
Diakhir sambutannya, Sekprov Silangen mengharapkan, melalui forum ini Komisi VIII dapat memberikan masukan maupun data yang sifatnya terperinci dan mendetail sehingga kunjungan kerjanya dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pembangun daerah sderta untuk kesejahteraan masyarakat daerah ini.
Hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas P3A Mieke Pangkong, Kepala Kesbangpol Meky Onibala, Kepala BPBD Joi Oroh, Kepala Biro Kesra dr Kartika Devi Tanos, staf ahli Gubernur Roy Tumiwa, perwakilan Kakanwil Kemenag, dan perwakilan Baznas Sulawesi Utara.(*arya)
