JAKARTA, mejahijau.com – Walikota Bitung, Maxmilian Jonas Lomban memaparkan kondisi perikanan di Kota Bitung saat ini. Industri pengolahan ikan turun drastis beberapa tahun terakhir oleh karena pasokan bahan baku ikan sangat minim.
Hal itu diungkapkan Walikota Bitung saat menjadi salah satu pembicara pada Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kerjasama dengan Bappenas dan Sekolah Bisnis IPB, Kamis (06/12/2018).
FGD digelar di Hotel Century Jakarta, mengambil tema “Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Pembangunan Yang Mensejahterakan”.
“Hal ini terjadi sejak moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahu 2014 diberlakukan,” beber Lomban.
Lanjut dikatakan, dari tujuh industri pengalengan ikan besar di Kota Bitung, hanya tinggal tiga perusahaaan yang bertahan beroperasi.
Lomban meminta kepada pemangku kepentingan kiranya dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan di sektor kelautan dan perikanan supaya tercapai kesejahteraan melalui kebijakan yang adil.
Digelarnya forum diskusi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan nasional dengan mensinergikan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, nelayan, akademisi, dan asosiasi.
Tujuaannya demi terwujudnya kebijakan yang adil dan mensejahterakan dimana kebijakan pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan efisien.
Selain itu juga melalui forum tersebut ada masukan-masukan yang dapat dijadikan rekomendasi guna pembentukan platform perikanan nasional.
Hadir sebagai narasumber Sesmen PPN/Setama Bappenas, Sekjen KKP Prof DR Rokhmin Dahuri MS, Komisi IV DPR RI Ono Surono ST, Staf Ahli KPK Prof DR Hariadi Kartodiharjo, Pengurus Himpunan dan Asosiasi Perikanan dan Nelayan, serta sejumlah pengusaha perikanan.(herry dumais)
