MELONGUANE, mejahijau.com – Kembali mencuat kasus dugaan penyimpangan angggaran proyek di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV di wilayah kepulauan Nusa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Dugaan ketidak beresan proyek yang dikelola BPJN XV terjadi di Pulau Miangas, yakni pembangunan jalan lingkar pulau yang berada di beranda depan NKRI.
Proyek jalan lingkar Miangas banderol Rp 40 miliaran dengan volume pekerjaan 5000 meter dikelola PT Mawatindo Road Construction (MRC).
Sialnya proyek sumber dana APBN 2017, proyek yang dikerjakan sejak tahun 2018 lalu hingga memasuki tahun 2019 belum juga tuntas. Padahal proyek jalan lingkar Miangas merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Pulau Miangas Oktober 2016 lalu.
Seperti diketahui, program Nawacita adalah kiat membangun dari pinggiran yang bertujuan warga bermukim di kawasan daerah terluar NKRI juga merasakan pembangunan nasional.
Terkait itu, Ketua LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Sulut Victor Lolowang mengatakan, kemungkinan saja BPJN XV enggan mendukung penuh program nasional Nawacita.
“Hanya ada dua kemungkinan, tidak mendukung penuh atau kurang mampu menjalankan program Nawacita. Lihat saja proyek anggaran ratusan miliar tahun 2017 di daerah kepulauan yang dikerjakan BPJN XV,” kilah Lolowang saat dikonfirmasi mejahijau.com, Kamis (17/01/2019).
Ketua LCKI Sulut ini mengaku, sejumlah proyek di wilayah Kepulauan yang potensi kasus sudah dilaporkan namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti penegak hukum.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2017 itu BPJN XV yang kini dikomandani Triono Junoasmono terkesan kurang mampu menyuguhkan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Talaud melalui sejumlah pekerjaan jalan.
Itu terlihat dari dugaan penyimpangan anggaran pada paket pelebaran jalan Esang-Rainis Rp 44 miliaran yang dikerjakan PT Mandiri Bhakti Majene, serta Pelebaran Jalan Beo-Esang banderol Rp 37 miliaran yang dikelola PT Global Cipta Perkasa.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJN XV Ir Triono Junoasmono bersama Kepala Satker Ir Robert Sihotang belum berhasil dikonfirmasi wartawan media ini. Begitu juga dengan PPK Dantje Tulalo untuk konfirmasi sekian kali tetapi sulit ditemui di ruang kantornya.(ferry)
BERITA TERKAIT:
134 Miliar Proyek Jalan yang Dikelola BPJN XV Potensi Kasus Korupsi
