MELONGUANE, mejahijau.com – Sejumlah paket pekerjaan ke-PU-an tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Kepulauan Talaud benar-benar tidak karuan. Pelak saja kegiatan proyek dibiayai APBN yang digawangi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XV, memancing murka tokoh-tokoh masyarakat daerah perbatasan itu.
Paket program Nawacita dengan konsep membangun dari pinggiran yang digelontorkan Presiden Joko Widodo, sepertinya kurang dapat diejahwantahkan BPJN XV yang dipimpin DR Ir Triono Junoasmono MT.
Hal itu diungkapkan Ketua LSM Anti Korupsi Sulawesi Utara, Ruddy Kofia kepada sejumlah wartawan di Kota Manado, Kamis (28/02/2019) pagi.
Aktivis antikorupsi ini membeberkan sederet ketidak-becusan Triono Junoasmono memimpin BPJN XV yang wilayah kerjanya meliputi dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
“BPJN XV terkesan tidak mendukung proyek Nawacita-nya Presiden Jokowi. Sebagian besar proyek infrastruktur di daerah kepulauan yang meliputi Sangihe dan Talaud, tidak beres,” cetus Ruddy Kofia berapi-api.
Lanjut Ruddy, pembangunan dari pinggiran di wilayah kerja BPJN XV merupakan program nasional yang sudah seharusnya konsisten dilaksanakan DR Ir Triono Junoasmono dengan seksama.
Hanya saja, sederet paket proyek pekerjaan ke-PU-an yang amburadul menggambarkan BPJN XV tak mendukung program Joko Widodo.
Bahkan sejumlah pekerjaan tahun 2018 lalu, sampai pada posisi akhir Februari 2019 diantaranya beberapa yang tak tuntas dikerjakan.
Lihat saja pekerjaan penggantian Jembatan di Desa Bebalang Kecamatan Manganitu Selatan. Proyek yang dikerjakan PT Raya Konstruksi itu bukan hanya tidak tuntas dikerjakan, malahan material besi-besi dibiarkan berhamburan tidak karuan.
Paket pekerjaan jalan lingkar Miangas banderol 40-an miliar dikerjakan PT Mawatindo Road Construction (MRC), paket rehabilitasi Jalan Melonguane – Beo – Esang – Rainis banderol 27-an miliar yang dikerjakan PT Kawanua Keramik. Berikut paket pekerjaan rehab mayor ruas jalan Rainis – Melonguane anggaran 27, 8 miliar yang dikelol PT Canterra Baru banderol.
“Semua proyek berada di daerah perbatasan dan dibiayai APBN, tetapi pekerjaannya amburadul. Ini ada apa dengan kinerja Kepala BPJN XV?!,” sesal Kofia yang juga kelahiran Kabupaten Talaud.
Diungkapkan soal paket pekerjaan 27-an miliar tahun 2018 dikerjakan PT Kawanua Keramik, progres-nya hanya mencapai 47 persen. Tetapi lucunya tahun 2019 ini, perusahaan tersebut kembali menang tender pada ruas pekerjaan yang sama.
“Ini kan tidak beres namanya! Seharusnya Kepala BPJN XV pak Triono Junoasmono merekomendasikan ke ULP untuk tidak menjadikan PT Kawanua Keramik sebagai peserta, Kan kerja sebelumnya hanya 47 persen, tetapi kenapa kembali dimenangka lagi!,” semprot Kofia.
Terkait kritik LSM atas sejumlah ketimpangan pekerjaannya, Kepala BPJN XV DR Ir Triono Junoasmono MT dikonfirmasi melalui Kepala Tata Usaha Ir Kusnaedi mengaku akan segera menata lagi kinerjanya.
“Ya pak, kritikannya kami akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap kinerja para PPK dan Satker,” ujar Triono seperti ditirukan Kusnaedi melalui selular.
Menariknya Triono meminta dengan sangat supaya wartawan media ini tak memberitakan secara luas ke media sosial.
“Kami mohon dengan hormat kpd (kepada) bpk (bapak) mengintensifkan diskusi dengan balai drpd (daripada) medsos,” pungkasnya.(vanny)
BERITA TERKAIT:
Kepala BPJN XV Triono Junoasmono Pernah Diperiksa KPK
Lingkar Miangas Amburadul, BPJN XV Kurang Dukung Program Jokowi
BPJN XV Benarkan Proyek Interchange Manado Mangkrak
