MANADO, mejahijau.com – Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dari 15 kabupaten-kota Sulawesi Utara, ternyata hanya Kabupaten Bolmong yang menerima opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Penyerahan opini diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan walikota se Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Selasa (27/05/2019) siang.
Kecuali Kabupaten Bolmong yang menerima opini disclaimer, ke 14 kabupaten kota lainnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota VI BPK-RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong segera membenahi laporan keuangannya.
Harry optimis tahun depan seluruh kabupaten dan kota se Sulut mampu meraih WTP.
“Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulawesi Utara 100 persen WTP,” katanya.
Menurut Harry, WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
“WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur, yaitu transparansi, bertanggungjawab, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Harry.
Sebelumnya, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi untuk mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
“Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba.
Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi kerja keras BPK-RI Perwakilan Sulut. Olly optimis pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Harry Azhar Azis yang ditengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK-RI namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP,” kata Olly Dondokambey.
Hematnya, pemerintah provinsi Sulut dan kabupaten-kota berkomitmen melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Adapun penyerahan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2018, dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, para bupati dan walikota.(arya)
