MANADO, mejahijau.com – Konsekuensi negara demokrasi adalah beda pendapat dan beda pilihan dalam menentukan sikap politik. Hal itu diungkapkan aktivis Noldy Pratasis via ponsel kepada mejahijau.com, Jumat (17/05/2019).
“Jadi ‘perang opini’ pada Pemilu 17 April 2019, adalah hal biasa dan lasim terjadi dalam berdemokrasi. Beda sikap kemudian saling sikut pendapat orang per orang, itu hal wajar saja,” ujar Noldy.
Menurut Ketua Umum LSM PAMI-Perjuangan ini, beda sikap dan silang pendapat bukanlah racun dalam demokrasi bangsa Indonesia. “Racun demokrasi yang harus ditangkal yaitu ujaran kebencian, kampanye SARA, serta fitnah. Itu racun demokrasi yang harus diberangus,” tandasnya.
Dia menyarankan setelah Pemilu 17 April selesai terlaksana, warga Sulawesi Utara (Sulut) tidak ditinggalkan rasa kebencian antar satu dengan yang lain.
Pemilu adalah pesta rakyat bukan tempat untuk saling menebar kebencian. Selain itu, rakyat jangan dibuat bingung dengan politik pemerintah.
Penetapan hasil Pemilu saja belum selesai, tetapi masyarakat kita sudah ‘digoreng’ dengan isu-isu pemilihan gubernur, pemilihan walikota, bupati, dan lainnya.
“Jadi masyarakat kita terkesan sengaja dibuat sibuk dengan urusan politik. Sialnya lagi pemerintah tidak fokus mengurus kepentingan masyarakat,” tandas Noldy.
Rakyat barusan sudah terkotak-kotak oleh kepentingan elit politik. Begitu juga Pilkada nanti, masyarakat jangan mau dibujuk slogan untuk kesejahteraan.
“Pemimpin seperti itu bukan untuk rakyat tetapi hanya sekedar haus kekuasan untuk melampiaskan ambisi dan hasrat petugas-petugas partai. Masyarakat harus pikirkan lagi, jangan mau dibodohi oleh kampanye untuk rakyat,” urai aktivis ini.
Pemahaman masyarakat dalam berpolitik yang benar, merupakan harapan bersama. Dan itu menjadi investasi dalam kehidupan bangsa ini kedepan.
Pesta demokrasi yang sukses dan bermartabat akan terwujud manakala masyarakat menyadari itu hanya kewajiban dan bukan sebuah keharusan.(arya)
