JAKARTA, mejahijau.com – Data IDM (Indeks Desa Membangun) diharapkan selalu ter-update secara berkala agar dapat mencerminkan perkembangan di lapangan. Proses update data membutuhkan sistem yang aplicable dan sustainable, baik terkait Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES maupun Sistem Pembangunan Desa atau SIPEDE.
Hal itu diungkapkan Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPMD Kemendes PDTT), pada Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis, 25 Juli 2019.
“Dengan sistem tersebut, kinerja dan kebijakan desa dapat terukur dan tercermin secara transparan, valid dan akuntabel,” papar Madjid.
Lanjut dikatakan, pihaknya bangga kinerja aparat desa dan berterima kasih kepada para Pendamping Desa yang telah berhasil menyajikan data dalam sistem SIPEDE sebagai salah satu data desa yang telah diakui oleh pihak lain, termasuk BPS.
Data yang dihimpun oleh Pendamping Desa itu, Kementerian Desa PDTT dapat menyajikan update informasi, akurat terkait penggunaan Dana Desa yang dikelola desa kepada publik secara transparan, valid dan terkini.
Dari data-data tersebut, kata Dirjen Madjid, akan menjadi dasar pijakan bagi pemangku kepentingan desa untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, dari data embung yang jumlahnya lebih dari 30 ribu, maka dana desa diharapkan berhasil menjadikan pertanian desa semakin baik.
“Kedepan diharapkan tidak ada lagi kekeringan atau kekurangan air di desa-desa pada musim kemarau,” kata pentolan FISIP Unrat Manado ini.
Begitu pula data pembangunan irigasi, PAUD, Posyandu, dan lainnya, diharapkan benar-benar dapat mencerminkan wajah desa dan menjadi baromenter kemajuan pembangunan di desa.
Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengemukakan, sampai akhir 2019 sudah Rp257 triliun disalurkan pemerintah kepada desa-desa di seluruh tanah air.
Karena itu, lanjut Presiden Jokowi, sekarang ini ada pergeseran anggaran, yang banyak berada di Jakarta, di kota, mulai 2015 balik masuk ke desa-desa di seluruh tanah air.
“Apa yang kita inginkan dari dana desa yang kita berikan. Tentu saja kita ingin ketimpangan antara desa dan kota kita ini semakin sempit. Yang kedua, kita ingin kemiskinan di desa berkurang secara drastis,” kata Presiden Jokowi saat Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Ciateul, Jalan Proklamasi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.(*arya/vanny)
