TAHUNA, mejahijau.com – Kasus balita kurang gizi masih tersebar luas di 17 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) se Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mirisnya mencuat selentingan soal dana gizi kurang yang peruntukan kabarnya dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan lain di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes).
Hal itu sontak ditepis Kepala Dinkes dr Jopy Thungari Mkes saat dikonfirmasi mejahijau.com, Rabu, 11 September 2019, pagi.
Katanya, anggarannya memang ada. Tetapi dibelanjakan langsung oleh masing-masing Puskesmas. Alurnya pengelola Puskesmas mengklaim ke Dinkes kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk dibelanjakan.
“Masing-masing Puskesmas belanjakan langsung kebutuhan mereka. Dan mereka (Puskesmas) mengklaim ke Dinkes semua belanja gizi kurang. Setiap Puskesmas belanja kan beda-beda, sesuai kebutuhan mereka,” kaata Kadis Dinkes Sangihe dr Jopy Thuari Mkes.
Dikatakan, para penderita dilayani sesuai laporan kasus setiap Puskesmas yang merawat pasien. Peruntukkan anggaran untuk penderita gizi kurang, dibelanjakan untuk perawatan pasien, penyediaan makanan, hingga pemberian vitamin.
“Jadi dananya dibelanjakan langsung oleh masing-masing Puskesmas, bukan dibelanjakan oleh Dinkes,” jelas dr Thungari.
Menurut dia, tahun 2019 ini hanya ada tujuh kasus gizi buruk. Dari tujuh kasus itu bukan semua murni gizi buruk tetapi disebabkan oleh penyakit penyerta yang berpengaruh pada gizi pasien.
Kebanyakan penderita gizi kurang, bukan gizi buruk seperti yang diheboh-hebohkan. Memang berat badan rendah, tetapi mereka dinamis dan terus bergerak.
“Memang berat badan saja yang kurang, tetapi pada dasarnya anakanak sehat. Jadi bukan gizi buruk seperti yang dihebohkan, tetapi gizi kurang,” pungkas Thungari.(vanny)
