Ratahan, mejahijau.com – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) nyatakan sepenuhnya mendukung program “Merdeka Belajar”.
“Untuk kemajuan pendidikan anak-anak didik kita, Pemkab Mitra sangat menunjang setiap kebijakan atau program-program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Mitra Drs Ascke Benu M.Si, Senin, 16 Desember 2019.
Dikatakan Benu, kebijakan ini merupakan tindak lanjuti dari arahan Presiden Joko Widodo, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian ditetapkan oleh Mendikbud melalui program pendidikan ‘Merdeka Belajar’.
“Ada empat program pokok kebijakan pendidikan ‘Merdeka Belajar’ yang meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi,” ungkap Benu.
Dijelaskan, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).
“Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terangnya.
Mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.
Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” kata mantan Ketua KPUD Mitra ini.
Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.
Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.
“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” urainya.
Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Harapan kedepan, semoga dengan kebijakan Mendikbud RI ini, dunia pendidikan di Kabupaten Mitra semakin maju, dengan mengahasilkan putra putri terbaik yang siap bersaing di skala nasional maupun internasional,” pungkas Ascke.(fanly tangel)
