AMURANG, mejahijau.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Hal itu disampaikan Bupati Minsel di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan saat pemantauan penyaluran BLT DD, Selasa, 19 Mei 2020.
“Kami menemukan informasi dari Hukum Tua (Kades) bahwa ada desa yang tidak mencukupi BLT DD-nya, apabila mengacu ke Permendes Nomor 06 tahun 2020. Kalo boleh jangan sebatas 25, 30 atau 35% dari dana desa untuk BLT, karena covid19 ini menyerang tidak hanya sebagian tapi hampir merata seluruh masyarakat,” ungkap Tetty Patuntu, sapaan akrab bupati.
Pertimbangan yang disampaikan Bupati Minsel dibenarkan Hukum Tua Desa Arakan, Musa Budiman, bahwa berdasarkan data dari relawan, banyak masyarakat yang tidak bisa tercover dari jaring pengaman sosial, termasuk BLT.
“Jadi kami memohon Ibu Bupati untuk dapat memperjuangkan masyarakat kami karena masih banyak yang tidak menerima,” kata Musa.
Sebagaimana diketahui, bahwa Bupati CEP terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat, termasuk salah satunya memantau penyaluran BLT DD ke desa-desa.(ir/ferry lesar)
