JAKARTA, mejahijau.com – Anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, menyoroti pulau-pulau terluar Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain, yang kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan kriminal, khususnya perbatasan wilayah laut pulau terluar Indonesia yang memiliki arti strategis dari konteks integrasi nasional. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.
“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI bersama Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong, di Manado, Sulawesi Utara, Senin, 11 Oktober 2021.
Provinsi Sulut memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Marampit di Kepulauan Talaud, Pulau Marore di Kepulangan Sangihe, dan Pulau Miangas di Talaud. Itet mengingatkan, penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga sampai saat ini belum terselesaikan seluruhnya.
Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia karena membuka celah baru bagi terjadinya berbagai tindakan kriminal dan konflik dengan negara tetangga. Karenanya. politikus PDI-Perjuangan itu meminta, para pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengamankan pulau-pulau terluar secara terencana dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bagaimana kerja sama Korem 131/Santiago berkoordinasi dengan Bakamla dan TNI AL, bagaimana kita bisa menjaga kekurangannya?” tanya legislator dapil Lampung II tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong mengakui masih mengalami kendala-kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar.
“Kemampuan kami di perbatasan juga memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami memang hanya mendapatkan 5 pos dari staf operasi Panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer.
Meski demikian, kata Meyer, pihaknya telah melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada.
“Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk mengjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” kata Meyer.
Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personel prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI.
“Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” tutup Meyer. (*mic)
