MANADO, mejahijau.com – Menjalankan tugas-tugas intelijen pemerintah, Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), terus melakukan pemantauan semua pergerakan barang dan orang di Sulawesi Utara.
Menyusul dugaan aktivitas-aktivitas mencurigakan akhir-akhir ini di wilayah perbatasan Nusa Utara (Sangihe, Talaud, Sitaro), Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sulut, Fery Sangian mengatakan, pihaknya memantau semua pergerakan barang dan orang di wilayah kepulauan itu.
“Pemprov Sulut terus memantau semua potensi kerawanan di kawasan laut Sulawesi Utara. Dan kami terus komunikasikan dalam forum koordinasi bersama-sama dengan TNI-AL, BIN, Polairud, Kesbangpol, dan lainnya,” ujar Fery Sangian kepada redaksi mejahijau.com, Rabu, 27 April 2022.
Pihak Badan Kesbangpol Sulut sendiri, kata dia, konsisten memantau setiap pergerakan di kawasan yang berbatas langsung dengan negara Filipina.
“Kami terus memantau, dan fenomenanya terlihat dari barang-barang asal Filipina yang tembus sampai di Kota Manado, Bitung dan sekitarnya,” ungkapnya.
Beberapa masalah yang sedang dibahas, lanjut dia, antaranya soal longgarnya pengawasan di perbatasan laut Nusa Utara, serta keterbatasan dalam melakukan pemantauan rutin di pulau-pulau yang sebagian besar masih tak berpenghuni.
“Terutama pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni. Masih banyak pulau yang tidak berpenghuni di Kepulauan Sangihe, Talaud, Sitaro,” ungkap mantan Kadis Kebudayaan Pemprov Sulut ini.
Lanjut dijelaskan, kepulauan Nusa Utara seluruhnya memiliki 169 pulau, sebanyak 126 pulau tidak berpenghuni. Hanya 43 pulau saja yang sudah ada penghuninya.
“126 pulau kosong dan tidak berpenghuni itu, belum terkontrol secara maksimal. Dan ruang-ruang kosong ini potensial disalahgunakan oleh kegiatan-kegiatan illegal,” kata Sangian.
Olehnya, Pemprov Sulut bersama TNI-AL, BIN, Polairud Polda Sulut serta seluruh stakeholders untuk lebih sigap mencermati kondisi di wilayah utara NKRI itu.(tim redaksi)
