TAHUNA, mejahijau com – Rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) digelar, Senin, 23 Mei 2022.
Rapat koordinasi dihadiri Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian diikuti Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Forkopimda Sulut, Bupati/Wali Kota se-Sulut, beserta Camat dan Forkopimca wilayah perbatasan.
Tampak Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan juga turut hadir bersama Forkopimda Kepulauan Sangihe, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kaban Perbatasan, Kaban Kesbangpol, Forkopimca dan Camat Tahuna, Tabut, Kendahe serta Nusa Tabukan.
Sedangkan Camat Marore salah satu lokasi prioritas (lokpri) terluar wilayah Sangihe sudah berangkat ke Miangas untuk mengikuti agenda kegiatan.
Selanjutnya hari kedua menteri, Selasa, 24 Mei 2022 melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kecamatan Miangas.
Dalan arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan berberapa hal, diantaranya soal setiap daerah harus melaksanakan survei serologi untuk mengetahui presentase populasi yang sudah memiliki antibodi.
“Pandemi terkendali dan ekonomi harus melompat dengan cara realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan Satgas pangan agar betul-betul memonitor perkembangan yang ada” kata Tito.
Lanjut dikatakan, Sulut terkendali dengan aman selama Pandemi sehingga memberi ruang untuk perkembangan ekonomi.
“Kehadiran kami disini sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk Gerakan membangun perbatasan di Miangas karena merupakan kepulauan terluar yang dekat dengan Filipina,” ungkap mantan Kapolri ini.
Lanjut dikatakan, setiap daerah harus melakukan sistem pengelolaan sampah dan upaya meningkatkan PAD.
Sementara arahan Menko Polhukam Prof Mahmud MD menguraikan soal target negara tahun 2025 menjadi Indonesia yang maju.
Mahfud juga mengulas soal keberhasilan menangani Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kedua tertinggi di dunia.
“Keberhasilan itu karena partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah bisa mengatur daerahnya masing-masing,” katanya.
Soal penanganan KKB di Papua, pemerintah Indonesia sedang menangani dengan pendekatan kesejahteraan dan operasi teritorial.
Juga ditegaskan mengenai TNI/Polri aktif tidak boleh menjabat Penjabat Kepala Daerah, kecuali TNI/Polri yang ditugaskan di 10 lembaga tertentu bisa menjabat Penjabat Kepala Daerah.
“Besok kami bersama rombongan BNPP dan juga akan ikut Baznas untuk memberikan sumbangan di daerah perbatasan. Perbatasan secara ekonomi kita anggap sebagai peluang,” kata Mahfud.
Diingatkan Mahfud soal penyampaian Presiden Joko Widodo soal membangun dari perbatasan sehingga BNPP ini dibentuk.
“Miangas ini berbatasan langsung dengan Filipina, sehingga bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi kita,” pungkasnya.(gustaf)
