MANADO, mejahijau.com – Di hadapan Kepala BP2MI, dr Rinny Tamuntuan ungkap 10 PMI Sangihe siap diterbangkan ke Jepang, Jumat, (15/07/2022).
Itu diungkapkan Penjabat Bupati Sangihe pada rapat koordinasi (rakor) terbatas Perlindungan Pekerja Migran se Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur.
Rakor dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut, serta para bupati dan walikota se-Provinsi Sulut.
Hajatan diinisiasi UPT BP2MI di Kota Manado ini, dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Penjabat Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sangihe Jeffry Gaghana.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, era Presiden Joko Widodo telah diubah istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal ini dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.
Undang-undang itu menekankan negara harus memberikan penghormatan khusus kepada pekerja migran sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas.
Salah satu contoh pekerja migran diperlakukan hormat yakni dibuatnya lounge khusus untuk para migran di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.
“Pekerja Migran mendapat perlakuan khusus. Mereka diperlakukan ‘setara’ dengan duta besar, mendapat kredensial. Hal itu dilakukan sebagai tanda kepercayaan negara kepada PMI,” ungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
Dan khusus untuk Sulut, lanjut Rhamdani, tidak ada patokan kuota untuk pekerja migrannya. Kalau di Jepang peluang kerjanya tinggi. Negara itu butuh 60 ribu pekerja selama lima tahun.
“Yang kita tempatkan baru sekitar 5000 orang. Karena itu ada peluang yang besar untuk masyarakat Sulawesi Utara yang ingin menjadi PMI di Jepang,” ujar Rhamdani.
Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi peran BP2MI yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.
Rapat terbatas ini dalam rangka mendorong, menjalin, membuka kesempatan, serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran khususnya asal Sulut.
“Hal ini membanggakan karena Kepala BP2MI Benny Rhamdani merupakan kader Sulut. Dan sangat memberikan perhatikan bagi Pekerja Migran Sulut,” kata Olly.
Perhatian Kepala BP2MI Benny Rhamdani ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara BP2MI tentang Pekerja Migran dengan beberapa kabupaten/kota se Sulut.
“Saat ini banyak pekerja migran asal Sulut bekerja di Amerika, Jepang, Korea dan Belanda. Sehingga adanya rrapat ini memberikan dampak permintaan pekerja asal Sulut ke luar negeri,” kata Gubernur Olly.
Gubernur berharap, kerja sama ini bisa berjalan baik sehingga generasi muda bisa mendapatkan tempat bekerja di negara yang membutuhkan tenaga profesional Sulut.
Menurutnya, SDM dari Sulut perlu dibekali dari segi kemampuan bahasa dan skill-nya sehingga ketika dikirim mereka menjadi pekerja profesional.
Kegiatan dirangkaikan penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sulut dengan BP2MI.
Selain itu diserahkan piagam penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah alokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada calon pekerja migran tahun 2022.
Menariknya, Penjabat Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan tampil mewakili 8 kepala daerah kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan dari BP2MI.
dr Rinny Tamuntuan mengatakan, Pemkab Sangihe mendorong SDM asal daerahnya yang ingin menjadi PMI.
Saat ini Pemkab Sangihe sudah menjalin kerja sama dengan BP2MI. Kini sudah tahap penyiapan CPMI (calon Pekerja Migran Indonesia) khususnya ke Jepang sebanyak 10 orang.
“Sekarang mereka sementara mengikuti Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang. Pelatihan berlangsung sampai bulan September, dan test akhir akan dilaksanakan di Surabaya pada akhir September,” ungkap Rinny.
Lanjut dikatakan, nantinya CPMI asal Sangihe akan dikirim ke PT Jayadi Global Education Centre (JGEC), sebagai pihak yang direkomendasikan oleh BP2MI.(gustaf)
