TOMOHOM, mejahijau.com – Focus Group Discusion (FGD) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Tomohon 2022-2026, digelar di Terung Kabasaran Kolongan, Tomohon, Kamis, 7 Juli 2022.
Wakil Wali (Wawali) Kota Tomohon Wenny Lumentut angkat masalah kemiskinan yang masih menjadi masalah serius di Kota Tomohon.
Dalam forum tersebut, Wenny Lumentut ungkap tiga faktor pendorong kemiskinan di Kota Tomohon yang perlu diretas.
Karakteristik kemiskinan yang menonjol di Kota Tomohon, antaranya, memang jumlah penduduk miskinseelumnya cukup besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah, akses kualitas pelayanan dasar penduduk miskin belum memadai.
“Secara umum, pencapaian program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin,” ucap Wawali Wenny.
Lanjut dia, meskipun belum signifikan, namun selang tahun 2017-2019 jumlah penduduk miskin di Kota Tomohon terus menurun.
Tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik dibanding tahun 2019 menjadi 6.060 orang. Angka itu alami peningkatan sekitar 2,7 persen meski persentasenya menurun.
“Hal ini dikarenakan jumlah penduduk juga meningkat. Angka capaian ini tidak lepas dari pengaruh Pandemi Covid-19 yang dimulai Februari-Maret 2020. Dan itu berdampak negatif terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat,” terang Wenny.
Memetakan kemiskinan, ungkapnya, tak cukup hanya menghitung jumlah atau persentase orang miskin. Tetapi juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang ada.
Menurut mantan Anggota DPRD Sulut ini, dilihat dari perkembangan selama periode 2017 – 2021, indeks kemiskinan di Kota Tomohon fluktuatif dan cenderung meningkat 3 tahun terakhir.
Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.
Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon.
Salah satunya yag harus dilakukan, adalah mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan melibatkan stakeholder, baik Pemerintah maupun swasta.
Dijelaskan Wenny Lumentut, banyak program nasional atau program daerah yang berupaya menanggulangi kemiskinan.
Semisal kebijakan pemberian subsidi pemerintah yang dianggap dapat meringankan beban pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera Saerah (Rastrada), Bansos Tunai (BST).
Selain itu, ada juga program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Seluruh dinas terkait sekiranya memanfaatkan program dan kegiatan yang ada supaya lebih tepat manfaat dan tepat sasaran.
Lewat FGD ini, kata Wenny, kita dapat memberi sumbangan pemikiran untuk menghasilkan langkah strategis menanggulangi kemiskinan.
“Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen dari semua. Karena upaya penanggulangan tidak dapat ditangani sendiri, melainkan harus secara multi sektor melibatkan stakehoder terkait supaya efektif dan berkualitas,” pungkasnya.
FGD dihadiri Asisten Oktavianus DS Mandagi, Kepala Bapelitbangda Daniel Pontonuwu, Narasumber Een Walewangko, Robert Winerungan dan tim akademisi.
Hadir pula para peserta dari berbagai SKPD yang merupakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tomohon.(*jopa)
