MANADO, mejahijau.com – Bandara Bung Karno habiskan setengah triliun tak kunjung diresmikan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, kesekian kalinya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Manado digembar-gemborkan bakal meresmikan Bandar Udara (Bandara) Bung Karno.
Namun hingga kini bandara Bung Karno di Kampung Balirangeng ini, tak kunjung diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini mengundang tanda tanya besar. Proyek dibangun semasa pemerintahan Bupati Sitaro Toni Supit, kenapa tak jua diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Padahal proyek prestisius semenjak Toni Supit menjabat Bupati Sitaro sudah menguras dana APBN senilai Rp499 miliar atau hampir setengah triliun rupiah.
Awalnya bandara mulai dibangun tahun 2014 hampir bersamaan periode pertama Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.
Hingga periode kedua Jokowi jabat Presiden RI tahun 2023 ini, ternyata bandara Bung Karno tak kunjung diresmikan juga.
Dibanding dengan Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud yang hanya menyedot APBN sebesar Rp275 miliar. Bandara Miangas dikerjakan mulai 2013. Fantastisnya sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2016.
Terkatung-katungnya peresmian Bandara Bung Karno menyisahkan tanda tanya besar. Beragam cara diupayakan bandara yang awalnya bernama Bandara Balirangeng dapat diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Namun upaya mulai dari Bupati Sitaro Toni Supit hingga istrinya Eva Sasingen ganti menjadi bupati Sitaro terus menemui jalan buntu. Bandara Bung Karno tak jua diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Kabar yang berhasil dipetik redaksi mejahijau.com, sejumlah permasalahan tak diselesaikan Pemkab Sitaro atas proyek dimaksud.
Permasalahan itu kabarnya terus menggantung sejak Bupati Sitaro dijabat Toni Supit hingga ia digantikan Eva Sasingen yang tak lain istrinya sebagai Bupati Sitaro.
TERANCAM MENJADI KASUS
Selain masalah konstruksi di bandara yang harus safety, kabarnya pembayaran ganti-untung lahan tanah masyarakat Siau masih menjadi aib memalukan.
Terkait masalah Bandara Bung Karno, Ketua Harian DPP LSM Inakor Rolly Wenas menyebut, pihaknya sedang konseling dengan KPK terkait anggaran pembangunan Bandara Bung Karno.
“Jadi semua anggaran yang dipakai mulai dari bupati lama sampai bupati sekarang ini. Kami sedang konseling dengan KPK, moga-moga segera ditingkatkan statusnya dari konseling menjadi pelaporan resmi,” cetus Rolly.
Seperti diketahui, kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kota Manado selama dua hari, Kamis-Jumat (19-20/01/2023, agendanya meresmikan Bendungan Kuwil dan meresmikan Malalayang Beach Walk.
Kembali agenda Presiden Jokowi tak menyebut peresmian Bandara Bung Karno di Kepulauan Sitaro yang sudah menyedot anggaran setengah triliun itu.(tim redaksi)
