TAHUNA, mejahijau.com – Ketua DPD Partai Perindo Kepulauan Sangihe, Ferdy Panca Sinedu ST mengajak warga tolak politik uang di Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Ferdy, Partai Perindo menolak keras politik uang. Alasan Perindo mengambil tagline itu, karena politik uang adalah pembodohan dan tidak populis.
Praktek itu, katanya, berpotensi mengurangi simpati masyarakat apalagi kondisi demokrasi di Sangihe tidak baik-baik saja.
“Kondisi ini membutuhkan argumentasi yang cukup untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai pendidikan. Tahun 2024 ada dua hajatan yang maha penting yakni pemilihan legislatif dan pemilihan bupati,” kata Ferdy.
Siapa yang akan nanti mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati, kemudian bagaimana masyarakat memilih keterwakilannya di legislatif.
Menurut Ferdy Panca Sinedu, momentum 2024 ini adalah momentum yang sangat penting karena tahun 2025 nanti produk kabupaten akan bertugas sebagai pembuat kebijakan.
“Tahun 2025 kita akan diperhadapkan dengan perubahan rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian kita juga akan diperhadapkan dengan perubahan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun lalu jangka panjang 20 tahun, dan ada banyak tugas lain yang harus dirampungkan,” katanya.
Lanjut Politisi Perindo ini, tantangan berat bagi siapapun yang nantinya duduk dalam lembaga legislatif untuk mampu menyuarakan dan mampu menjalankan tupoksi sebagaimana amanat undang-undang. Kami melihat ketika lembaga ini diisi oleh orang-orang yang tidak kompatibel, ini akan menjadi problem baru bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Dikatakan, masyarakat inginkan perubahan signifikan bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Nusa Utara pada umumnya.
“Keterwakilan orang dalam lembaga DPRD ini menjadi penentu,” sergahnya.
Sebaliknya, kata dia, jika partai menempatkan orang-orang yang tidak kompatibel akan merusak fungsi legislatif.
Masyarakat berharap keterwakilan yang kompatibel. Orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas terhadap wilayah ini tetapi kalau calon ingin duduk dengan menghalalkan segala cara atau menggunakan uang untuk mendongkrak suaranya, itu yang jadi masalah.
Sebaiknya masyarakat kembali kepada hati nurani, siapa yang layak untuk dipilih untuk duduk di lembaga terhormat ini.
“Jadi kalau kita tidak mengedukasi masyarakat, tentunya produk legislatif tahun 2024 adalah produk kegagalan. Dan itu sangat berdampak besar bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe 20 tahun ke depan. Bahkan mungkin seterusnya kita akan terjebak dalam lingkaran setan, bahwa kita menghasilkan legislatif yang tidak kompatibel,” papar Ferdy Panca Sinedu.
Olehnya, kata dia, masyarakat dituntut untuk selektif menggunakan hak pilihnya.
“Pilihlah yang terbaik,
artinya semua tumpuan ada di tangan rakyat,” pungkasnya.(gp)
