JAKARTA, mejahijau.com – Salah satu masalah yang dialami Indonesia di awal kepemimpinan Presiden Soeharto adalah jaringan telepon untuk berkomunikasi.
Kala itu, tidak ada jaringan yang bagus untuk menghubungkan masyarakat antar daerah.
Implikasinya, Indonesia terisolasi dari dunia luar karena tidak ada jaringan komunikasi ke luar negeri. Akhirnya, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Soehardjono menyarankan Soeharto menggunakan satelit komunikasi.
Namun, karena terbatasnya sumber daya, pemerintah memutuskan menggandeng investor.
“Kebetulan, International Telephone & Telegraph Corporation (ITT) [perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat] juga sedang melirik Indonesia sebagai pasar bagi pengembangan usahanya,” tutur JB Sumarlin dalam JB Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Sawah (2012).
Akhirnya kedua belah pihak setuju dan lahirlah PT Indonesia Satellite (Indosat) pada 20 November 1967.
Indosat menjadi perusahaan terawal yang berdiri di Indonesia sejak diberlakukannya aturan UU Penanaman Modal 1967.
Hadirnya Indosat juga membantu tugas Perumtel, cikal bakal Telkom, pada sektor komunikasi.
Keduanya berbagi tugas, Indosat untuk jaringan luar negeri sementara dalam negeri diurus Perumtel.
Keinginan Soeharto untuk negaranya terhubung satelit bisa terlaksana pada 1969.
Sejak itu, Indosat jadi providder tunggal untuk Perumtel yang menyediakan sambungan telepon internasional.
“Dengan demikian, sejak 1969 lalu lintas telekomunikasi Indonesia makin terbuka dengan negara luar. Penyampaian informasi semakin lancar baik secara audio maupun visual,” tulis penulis buku Sejarah Telepon Umum (2019).
Namun Indosat masih merupakan perusahaan asing dan pemerintah hanya kebagian sedikit uang.
Itu mengapa muncul wacana nasionalisasi pada 1980, yang akhirnya ditolak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, J.B Sumarlin.
Sumarlin berpendapat ingin saham Indosat dibeli pemerintah sesuai mekanisme bursa dan harga pasar. Soeharto juga setuju dengan usulan tersebut.
Meski prosesnya alot, AS akhirnya melepas Indosat dengan US$43,6 juta dan resmi menjadi milik pemerintah.
Proses ini juga tak salah langkah, Indosat kian berjaya dan menjadi BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di BEJ dan New York Stock Exchange tahun 1964.
Sayang masuk ke abad 21, kejayaan Indosat mulai runtuh. Presiden Megawati memiliki kebijakan privatisasi BUMN, yaki melepas saham pada pihak lain sebagai cara meningkatkan nilai perusahaan atau memperbesar manfaat untuk negara.
Indosat jadi salah satu target aturan tersebut karena dananya akan digunakan untuk menambal defisit negara. Kejayaan Indosat menarik perusahaan asing, termasuk Temasek yang merupakan BUMN Singapura yang akhirnya menjadi pemenang atas mayoritas saham Indosat.
Kemudian kepemilikan Indosat berpindah ke tangan emir Qatar, melalui Ooredoo selalu perusahaan telekomunikasi.
Untuk sekarang, pemegang sahamnya adalah Ooredoo Asia Pte Ltd sebesar 43,81%, PPA Investasi Efek (AFS) sebesar 9,63%, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia SA1 sebesar 10,77%, dan Hutchison Asia Telecommunications Ltd sebesar 21,65%.(cnbc/tr)
