TOMOHON, mejahijau.com – Mempertahankan prestise sebagai Ketua Partai, Penguasa Tomohon inisial CS alias Caroll disebut-sebut menghalalkan cara politik yang tak lasim.
Demi memenangkan partai yang dipimpinnya, Caroll tak hanya memaksimalkan mesin partai saja. Kabarnya ia ikut memobilisasi perangkat daerah untuk tujuan politik termasuk menggolkan Calon Legislatif inisial KS alias Karlheinz.
Diketahui, Karlheinz merupakan ‘Putra Mahkota’ dari suami istri penguasa Kota Tomohon. Anak muda nan gagah ini maju Caleg Nomor Urut 2 dari Dapil 4 Kecamatan Tomohon Utara.
Untuk memastikan Putra Mahkota mendapatkan suara signifikan pada Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) 14 Februari 2024 mendatang, oknum penguasa kabarnya memberikan target kepada para perangkat daerah mulai dari Ketua Lingkungan, Lurah, Camat, Asisten, hingga Kepala Dinas.
Bocoran yang diperoleh redaksi mejahijau.com, yakni perangkat daerah yang mendapat tugas khusus dari sang penguasa, antaranya, YS alias Yudistira (Kakaskasen), HM alias Herry (Kakaskasen 1), AT alias Albert (Kakaskasen 2), KL alias Karel (Kakaskasen 3).
Kemudian NK alias Novi (Rurukan), RL alias Rudy (Pinaras), SM alias Stenly (Tumatantang), HS alias Hengky (Lansot), TL alias Thomly (Kinilow), VK alias Ventje (Wailan).
Selain penugasan khusus itu, diduga ada instruksi setiap Lurah dan Asisten bertanggungjawab memenangkan Caleg PDIP di kelurahan masing-masing.
Pejabat yang berdomisili di Dapil masing-masing diwajibkan untuk memenangkan Caleg tertentu sesuai target suara yang telah ditetapkan oleh penguasa.
Sementara Camat menjadi koordinator pemenangan setiap kelurahan dan desa yang berada di wilayahnya.
Sontak saja para pejabat yang mendapat tugas tambahan ini seketika dilanda perasaan was-was.
Mereka bahkan segera mendapat punhisment jika gagal mencapai target yang diembankan.
“Konsekuensinya pejabat akan dievaluasi keberadaannya oleh orang kuat Kota Tomohon,” ungkap sumber di salah satu rumah kopi di pusat Kota Manado, Jumat, (19/01/2024), sore.
Sumber yang meminta identitasnya tak dipublish wartawan media ini menyampaikan kekhawatirannya atas cara berpolitik seperti itu di Kota Tomohon.
“Ini jelas-jelas merusak nilai-nilai demokrasi. Dan ini telah menimbulkan kecemasan di lingkungan pejabat di Kota Tomohon,” cetusnya.
Lanjut dikatakan, seharusnya pemerintah bersikap netral dan tak memihak pada warna apapun pada pesta demokrasi.
“Disarankan Bawaslu dapat melakukan pengawasan lebih ketat, terkait netralitas ASN dan perangkat daerah di Kota Tomohon. Hal ini mutlak patut dilakukan guna proses pemilu yang demokratis, bebas, adil untuk peserta pemilu,” ujarnya.
Terkait hal itu, Wali Kota Tomohon Caroll JA Senduk SH dan Kadis Kominfo Kota Tomohon Royke Roeroe dikonfirmasi belum memberikan klarifikasi kepada wartawan media ini.(*/tr)
