Minsel, mejahijau.com – KPU Sulawesi Utara mengadakan penyuluhan produk hukum terkait Pilkada 2024 pada 23 Juli 2024 di Sutan Raja Amurang, Minahasa Selatan.
Acara ini dihadiri oleh partai politik, organisasi masyarakat, pegiat pemilu, media, dan perwakilan PPK.
Ketua KPU Minahasa Selatan, Tommy Moga, membuka acara dengan menyambut peserta dan menekankan pentingnya memahami produk hukum di setiap tahapan Pilkada.
Meidy Tinangon dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut menjelaskan bahwa penyuluhan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang aturan Pilkada, termasuk kerangka hukum, proses, dan penegakan hukum, guna mencegah masalah di masa mendatang.
Awaluddin Umbola, anggota KPU Sulut, menyoroti tantangan untuk memastikan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 minimal sama dengan Pemilu sebelumnya yang mencapai lebih dari 82%.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) di setiap tahapan pemilu.
Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait produk hukum Pilkada dan menginformasikan pihak terkait untuk didiskusikan lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota.
Acara ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten, termasuk akademisi dan pejabat hukum, yang membahas berbagai aspek hukum dan etika dalam Pilkada.
(**CK)
