JAKARTA, Meja Hijau – Wakil Gubernur Steven OE Kandouw presentasikan kondisi perbatasan paling utara Indonesia saat menghadiri Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 di BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/01/2018).
“Diperlukan keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara khususnya di bagian utara Indonesia. Perlu memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah RI-Philipina dari ancaman terorisme, illegal fishing, penyelundupan senjata api illegal, dan penyeludupan narkoba,” ujar Kandouw.
Dengan gaya khasnya, Kandouw memukau peserta rakor dengan memaparkan kondisi terkini di wilayah perbatasan utara Indonesia khususnya di pulau Miangas dan Marore yang berbatas dengan Philipina.
“Pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan SDM lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, TNI, dokter, bidan, guru, tenaga medis, serta tenaga pendamping desa,” papar Kandouw.
Diperlukan keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara dengan role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, dibutuhkan pro-anggaran untuk kawasan perbatasan, serta pro-subsidi pemerintah.
Pemerintah juga diharapkan membangun infrastruktur jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energi listrik, dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi Sulut.
Paparan Wagub Steven Kandouw mengudang decak kagum para peserta rakor yang dibuka Menko Politik , Hukum dan Keamanan Wiranto.
Turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Para Wakil Gubernur daerah perbatasan, pejabat eselon 1 dan 2 kementerian terkait, serta para pejabat daerah perbatasan lainnya.(vanny)
