TAHUNA, mejahijau.com – Bertambahnya kasus pasien Covid-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat berharap pemerintah membuat keputusan yang jelas.
Batara Ferdy Matheos, salah satu warga menuturkan, terus bertambahnya kasus Covid-19 mengharuskan pemerintah daerah Kepulauan Sangihe dapat lebih tegas memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sesuai aturan dan keputusan pemerintah pusat.
“Saya meminta ketegasan pemerintah karena kasus terus bertambah di daerah ini. Semestinya ada aturan yang jelas sebab masih banyak yang belum peduli dan masih acuh tak acuh dengan kondisi ini,” ungkap Matheos kepada redaksi mejahijau.com, Selasa.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Sangihe melalui Kepala Dinas Kesehatan dr Joppy Thungari mengatakan, pemerintah daerah saat ini belum ada keputusan dalam bentuk surat terkait vaksinasi.
“Tetapi mengacu pada penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM, ada sanksi kepada mereka yang menolak vaksinasi sesuai UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93. Mereka yang menolak dapat di pidana maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta,” kata dr Thungari.
Hingga hari ini, Selasa, 12 Januari 2021, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kabupaten Sangihe telah menyentuh angka 145 kasus dengan rincian 108 sembuh, 6 meninggal dunia, dan 32 sementara dalam perawatan dan di isolasi .
Terus bertambahnya kasus Covid-19, dr Joppy Thungari daerah kepala dinas kesehatan Joppy Thungari berharap masyarakat terus mematuhi penerapan 3-M serta hidup sehat.(gustaf)
