TAHUNA, mejahijau.com – Dalam rangka mengoptimalisasi program pengelolaan batas wilayah negara, Badan Pengelolaan Batas Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar workshop yang berisikan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi otonomi daerah, di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo, Selasa, 08 Juni 2021.
Hadir dalam pembukaan workshop, antaranya Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra Drs Irklis Sombounaung, Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD, Camat, Lurah, serta para Kapitalaung.
Adapun dasar pelaksanaan workshop bertujuan membahas dan merumuskan kebijakan program dan kegiatan serta anggaran pembangunan perbatasan pada kecamatan kawasan perbatasan negara prioritas tahun anggaran 2022 sampai tahun 2024.
Bupati Jabes Ezar Gaghana SE ME dalam sambutannya mengatakan, workshop dilakukan dalam kerangka untuk memberikan pemahaman bersama, memberikan pencerahan sekaligus menyuarakan aspirasi yang singkron dan tidak dengan suara yang berbeda.
”Ketika ada singkronisasi, tidak lagi masing-masing kecamatan, masing-masing Kapitalaung atau pemerintah daerah yang bersuara hal-hal di luar dari pada kesepakatan kita bersama,” kata Gaghana.
Lanjut Bupati Sangihe, visi daerah Kepulauan Sangihe lima tahun berjalan, yaitu Kabupaten Sangihe sebagai daerah perbatasan sebagai gerbang maritim yang sejatera, maju, dan mandiri.
”Visi inilah yang terangkat dari pada realitas wilayah kita yang ada di perbatasan. Kita dalam semangat itu, tidak melihat wilayah perbatasan adalah sebuah wilayah yang membuat ketidakberdayaan, tetapi visi kita adalah wilayah perbatasan dijadikan sebuah kekuatan untuk membangun NKRI untuk membangun masyarakat kepulauan Sangihe. Dan kita memanfaatkan wilayah perbatasan ini sebagai gerbang maritim, cita-cita kita untuk kesejateraan dan kemandirian masyarakat kita,” urai Gaghana.
Sementara sambutan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE yang dibacakan Kepala BPPD Sulut Ir Djemi Gagola M.Si ME mengharapkan peserta waorkshop dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan dapat dimaksimalkan sebagai forum berbagi ide, saran, informasi sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan sinergitas, dan menyamakan visi, misi dan persepsi dalam rangka percepatan pembangunan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
”Hasil kesepakatan dari workshop ini, kiranya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah di kecamatan yanng menjadi prioritas dengan mempersiapkan proposal program kegiatan untuk diusulkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus,” papar Gagola.
Pun diharapkan para Lurah dan Kapitalaung kecamatan-kecamatan lokasi prioritas agar mengsingkronisasi program tahun 2022-2024 dengan program pemerintah Kabupaten Sangihe, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat. ”Dengan demikian, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan kesejateraan masyarakat di Kepulauan Sangihe khususnya di wilayah perbatasan negara memberi dampak percepatan, pencapaian visi pembangunan daerah untuk terwujudnya daerah Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik,” kunci Gagola.(gustaf)
