MELONGUANE, Meja Hijau – Program membangun dari pinggiran yang diluncurkan Presiden RI, Joko Widodo memprioritas kesetaraan seluruh masyarakat termasuk rakyat perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Salah satunya soal pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat dengan harga yang merata. Hanya saja bagi warga Kepulauan Talaud itu masih sebatas surga telinga.
Pasalnya kesamarataan harga BBM terkesan tak ada kepedulian pihak PT Pertamina. Harga BBM di wilayah perbatasan RI-Filipina ini, khususnya premium ditingkat pengecer di perjual-beli antara Rp17.000 hingga Rp22.000 per liter.
Diungkapkan Tokoh Masyarakat Talaud, Kristi Bastian Aesong baru-baru ini, seharusnya jelang empat tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, program BBM satu harga sudah terealisasikan bagi masyarakat Kepulauan Talaud.
“Seharusnya PT Pertamina proaktif mendukung program pemerintah. Apalagi BBM sudah menyangkut hajat hidup rakyat orang banyak khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud,” ujar Aesong kepada wartawan media ini.
Senada diungkapkan Plt Bupati Talaud, Petrus Simon Tuange, bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 lalu Pemkab Talaud bersama Pertamina sudah adakan rapat bersama untuk mengatasi mahalnya harga BBM.
Namun disayangkan hingga kini belum ada tindaklanjutnya dari pihak PT Pertamina.
“Hasil rapat Februari lalu hanya sebatas janji. Seharusnya sekarang ini sudah ada realisasi,” tukas Tuange saat Pelantikan Pengurus Forum Wartawan Perbatasan (FWP) di aula Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.
Lanjut ditambahkan, sekiranya ada penambahan kuota BBM bagi daerah yang dipimpinnya agar program BBM Satu Harga dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Talaud.
“Kami mendukung program BBM Satu Harga. Tetapi kalau kuota tidak ditambah, itu tidak mungkin tercapai,” ungkap Tuange.(andy pusut)
