MANADO, mejahijau.com – BUSYEET..!, terungkap Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulut Rp95 miliar setahun. Mirisnya, biaya sebesar itu terjadi pada saat hebat-hebatnya Pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu.
Hal itu diungkapkan Barisan Anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (BAKKIN) yang menyoroti anggaran Rp95 miliar belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Sulut.
Jika dirata-ratakan, setiap bulan politisi DPRD Sulut yang dipimpin Fransiscus Andi Silangen menguras Rp7,9 miliar hanya khusus untuk perjalanan dinas mereka.
Kemana sajakah perjalanan dinas wakil rakyat utusan 15 Kabupaten-Kota se Sulut sepanjang tahun 2021 itu?
Lalu penggunaan anggaran sebesar Rp95 miliar itu, apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak?
Tabiat boros yang diduga sudah mendarah daging setiap anggota DPRD Sulut mendapat sorotan tajam dari Ketua DPD BAKKIN Sulut, Calvin Limpek.
Sepanjang tahun 2021, rata-rata 45 anggota DPRD Sulut lakukan perjalanan dinas menghabiskan Rp7,9 miliar setiap bulan.
“Dan ini sedang kami telusuri, jangan-jangan ada perjalanan dinas fiktif di sana,” ungkap Calvin Limpek kepada redaksi mejahijau.com, Rabu, (01/03/2023).
Pegiat antikorupsi ini curiga adanya dugaan ketimpangan dari belanja perjalanan dinas tahun 2021.
“Untuk itu, kami sudah miliki data awal. Kini tinggal melengkapinya lagi untuk kemudian melanjutkan ke penegak hukum,” ungkap Calvin.
Menurutnya, kasus-kasus perjalanan dinas para wakil-wakil rakyat di berbagai daerah di Indonesia, trend-nya adalah perjalanan dinas fiktif.
“Dari banyak kasus serupa, dominannya adalah belanja perjalanan dinas fiktif. Contoh kasus di beberapa daerah, anggota dewan terpaksa kembalikandinasnya karena ditangani oleh penegak hukum,” katanya.
Dan belanja banderol Rp95 miliar perjalanan dinas, BAKKIN Sulut menduga terjadi ketimpangan yang menjurus pada penyelewengan anggaran.
Terkait belanja perjalanan dinas DPRD Sulut tahun anggaran 2021, sayangnya Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen dikonfirmasi via aplikasi Whatsaap nomor 0853404006XX sepertinya enggan menerima konfirmasi redaksi mejahijau.com.
Sementara Sekretaris Dewan Sandra Moniaga dikonfirmasi media ini mengatakan, dirinya tidak tahu menahu soal belanja dewan tahun 2021 lalu itu.
“Saya tidak tahu karena saat itu saya belum menjabat Sekwan. Saat itu masih Ibu Gladys Kawatu, jadi saya tidak tahu,” kelit Sandra Moniaga, Rabu, (01/03/2023).
Ditanya soal siapa pejabat berwenang di Setwan Sulut yang bisa dikonfirmasi soal perjalanan dinas Dewan Sulut, Sandra mengatakan, sudah tidak ada. Sebab pejabat-pejabat semasa itu semuanya sudah diganti.
“Sekarang ini semua pejabat baru, kan ada pergantian. Bagian perundang-undangan, protokoler, keuangan termasuk Ibu Gladys Kawatu kan sudah diganti,” pungkasnya.(tim redaksi)
