MANADO, mejahijau.com – KPU Sulawesi Utara (Sulut) bersama TNI dalam rangka penyuluhan produk hukum Pilkada 2024 di Ballroom Hotel Luwansa Manado pada tanggal 16 Agustus 2024, bertujuan untuk memastikan Pilkada yang damai dan berkualitas.
Dalam acara ini, penekanan pada netralitas TNI menjadi poin utama, mengingat pentingnya TNI sebagai alat negara yang harus tetap profesional dan netral tanpa terlibat dalam politik praktis.
Ir. Florendo Jacobus, M.Si., Asisten Intelijen DANLantamal VIII Manado, memaparkan materi mengenai peran TNI dalam Pilkada serentak 2024.
Ia menekankan bahwa TNI harus berkoordinasi dengan KPU serta Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk menjaga integritas pemilu. Jacobus juga menekankan pentingnya peran TNI dalam menggalang dukungan dari tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
Selain itu, Kapten Yona dari KOREM 131 Santiago juga menyampaikan pentingnya koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait untuk menciptakan Pilkada yang harmonis.
Kapten Yona menegaskan bahwa menjaga netralitas dan bekerja sama dengan berbagai pihak adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai.
Terkait dengan potensi kerawanan di Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data Pemilu 2019, pernah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS, seperti di Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon.
Bawaslu RI juga telah mengumumkan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Provinsi Sulut masuk dalam kategori rawan tinggi dengan presentase 87,48%. Polri juga menyebutkan bahwa berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) 2024, Provinsi Sulut tergolong sebagai wilayah yang sangat rawan.
Potensi kerawanan ini mencakup gangguan terhadap kelancaran tahapan Pemilu 2024 dan munculnya opini negatif di masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.
(**/CK)
