MANADO, Meja Hijau – Pengelolaan belanja serap aspirasi atau reses tahun anggaran 2017 DPRD Sulawesi Utara dinilai rawan bermasalah. Dana reses berhasil dihabiskan ke 45 Anggota DPRD Sulut, yaitu sebesar Rp4,5 miliaran.
Kini BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Sulut telah menyelesaikan audit pengelolaan penggunaan dana ke 45 wakil rakyat se Sulawesi Utara.
Informasi yang berhasil dirangkum wartawan mejahijau.co.id, auditor BPK-RI pada hari Rabu (16/05/18) terus memeriksa seluruh anggota DPRD Sulut beserta para staf hingga subuh pagi.
Tanpa terkecuali, mulai pimpinan DPRD Sulut hingga para anggota dewan termasuk staf pendamping reses, diperiksa menyeluruh auditor BPK-RI di salah satu ruang Kantor Gubernur Sulut.
Kepala Bagian (Kabag) Humas BPK-RI Perwakilan Sulut, Andi Patiroi, auditing yang dilakukan pihaknya bertujuan memeriksa bila terjadinya kesalahan pemanfaatan dana reses para anggota DPRD Sulut.
“Kami sementara melakukan pemeriksanaan terhadap anggota DPRD mengenai penggunaan dana reses. Bila nantinya ada salah sasaran atau salah pemanfaatan, maka dana itu harus dikembalikan,” ujar Andi.
Lanjut dikatakan, dalam setahun DPRD Sulut melaksanakan reses sebanyak tiga kali. Setiap anggota dewan menerima Rp50 juta setiap kali melakukan reses. Jadi seorang anggota DPRD Sulut setiap tahun menghabiskan dana reses sebesar Rp150 juta.
Menurut Andi, setiap auditor mempunyai kewenangan kepada siapa saja yang akan dijadikan sampel dan diperiksa. Entah hasilnya seperti apa, nanti kita tunggu setelah laporan hasil pemeriksaan keluar.
Dijelaskan, pemeriksaan bukan hanya sebatas kepada Anggota DPRD Sulut saja. Namun pemeriksaan dapat dilakukan kepada siapa saja yang mengelola dan menggunakan dana APBD itu.
“Setiap pengguna APBD akan diperiksa,” katanya.
Adanya pemeriksaan auditor BPK-RI dibernarkan Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu kepada sejumlah media. Hanya saja hasil pemeriksaan pihaknya belum mengetahui.
“Saya tidak bisa berkomentar karena belum tahu hasilnya. Nanti saja kalau sudah ada hasilnya,” katanya.
Barto sapaan akrabnya enggan membantah kalau para pimpinan dan anggota DPRD Sulut telah menjalani pemeriksaan serta staf pendamping masing-masing anggota dewan.
“Bila ditemukan penggunaan dana salah sasaran kemungkinan dilakukan secara TGR. Pokoknya yang pasti masih sedang berproses. Kita tunggu saja,” tutup Barto.(vanny)
BERITA TERKAIT:
