MANADO, mejahijau.com – Proyek KOTAKU (Kota Tanpa Permukiman Kumuh) yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara diduga hanya setengah-setengah hait. Selebihnya program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perkotaan jangan kelihatan sumpek, rawan, dan kumuh khusus di Sulawesi Utara terancam gagal total.
Proyek KOTAKU bersumber dari APBN tahun anggaran 2018 terkesan tak ditunjang sepenuhnya Dinas PU Sulut yang dikepalai Kadis Steve Kepel.
Mencontoh keluhan masyarakat pada proyek pengerjaan jalan paving block di Kelurahan Kombos Timur hingga seputaran Kampus Universitas De La Salle, Kota Manado. Pengerjaan proyek tak dilengkapi papan identitas proyek sehingga menjadi pertanyaan sebagian besar warga masyarakat sekitar.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulawesi Utara, Victor Jouke Lolowang kepada mejahijau.com di Manado, Minggu (23/09/2018).
“Banyak keluhan yang masuk dari masyarakat di wilayah Kombos. Selain itu mahasiswa Universitas De La Salle juga mempertanyakan kondisi proyek perkotaan yang ditangani Satuan Kerja (Kasatker) PKP dari Dinas PU Sulut,” ungkap Lolowang.
Proyek amburadul di kawasan Kombos Kota Manado, lanjut dia, itu cuma salah satu contoh saja dari beberapa lokasi ketidak beresan pengelolaan program Presiden Jokowi oleh Dinas PU Sulut.
Pegiat antikorupsi ini menambahkan, proyek terkesan dikerjakan secara asal jadi saja. Kemudian material dibiarkan berhamburan di jalan-jalan hingga menghalangi aktivitas masyarakat.
Ditegaskan Lolowang, pihak LCKI Sulut tak sungkan-sungkan melapor ke penegak hukum jika pengelolaan proyek tersebut terindikasi menyimpang.
“Kalau ada penyimpangan, kami pasti memproses hukum Tipikor,” pungkasnya.
Sementara Kepala Satker PKP Alfrits Makalew sekian kali diupayakan konfirmasi selalu menghindar dari wartawan.(vanny)
