Hal ini disampaikan Izhak Tambani saat memeriksa kesiapan 58 LSM dan ormas adat di Rumah Pemenangan YSK-Victory di Jalan Ahmad Yani, Sario, Manado, Rabu (20/11/2024).

“Saya meminta seluruh anggota Paesaan Ne Tua-Tua Minaesa mendukung kelancaran Pilkada Sulut. Selain itu, kita memiliki misi yang jelas, yaitu memenangkan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay (VM) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut pada 27 November 2024,” ujar Izhak.

Izhak, yang dikenal sebagai sosok karismatik dan dermawan, menegaskan harapannya agar pesta demokrasi tahun ini berlangsung aman dan damai. Ia mengimbau seluruh anggota Paesaan untuk membantu aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota Paesaan Ne Tua-Tua Minaesa berkolaborasi dengan kepolisian dan TNI untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada. Keamanan dan kesuksesan pesta demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Izhak juga mengungkapkan bahwa pencalonan Yulius Selvanus Komaling mendapat dukungan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. “Saya bertanya langsung kepada beliau, siapa yang diutus untuk memimpin Sulut, dan beliau menyebut nama Yulius Selvanus Komaling, atau yang dikenal dengan julukan ‘Si Rambo’,” ujar Izhak.

Lebih lanjut, Izhak menyampaikan bahwa dukungan ini telah dikonfirmasi sejak lama melalui Simon Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), yang juga menyebut YSK sebagai pilihan Presiden.

Rapat terbatas yang diadakan di lantai dua Rumah Pemenangan YSK-Victory berlangsung penuh semangat dan keakraban, dihadiri oleh para pemimpin ormas dan LSM adat. Izhak menutup pertemuan dengan ajakan untuk merangkul kemenangan pasangan YSK-Victory.

“Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan menjaga keamanan dan mendukung tugas aparat kepolisian dan TNI. Bersama-sama, kita sambut kemenangan Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay demi Sulawesi Utara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pada Sabtu (16/11/2024), Kepala Desa (Kades) Karatung Utara, Kecamatan Nanusa, berinisial MYL, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut.

Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WITA dan berlangsung selama tiga jam di Kantor Polres Kepulauan Talaud. Saat hadir, Kades MYL tampak mengenakan pakaian batik berwarna krem.

Kasat Reskrim Polres Talaud, AKP Manuel J.Bansaga, SH, menjelaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan menyeluruh terhadap sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk aparat desa dan kecamatan.

“Kami melakukan pemeriksaan intensif untuk mengusut dugaan penyalahgunaan penyaluran Dana Ketahanan Pangan di wilayah Talaud. Kali ini fokus pemeriksaan diarahkan kepada Kades dari Kecamatan Nanusa,” jelasnya.

Dana Ketahanan Pangan, yang seharusnya digunakan untuk mendukung stabilitas ekonomi masyarakat desa, diduga disalahgunakan.

Polres Talaud menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Insiden ini terjadi pada Kamis, 7 November 2024, ketika dua orang security perusahaan tersebut mencopot baliho atas perintah atasan mereka, Jhon Hunandar.

Menurut keterangan HJ, ini bukan kali pertama baliho paslon YSK Victory dicopot oleh security Multifood.

Sebelumnya, mereka juga melakukan tindakan serupa. HJ menegaskan bahwa baliho tersebut dipasang di fasilitas umum, yakni di pinggir jalan, dan bukan di dalam area perusahaan, sehingga ia mempertanyakan dasar pencopotan tersebut.

HJ juga menyayangkan tindakan security yang menurunkan baliho tersebut, terlebih lagi karena baliho tersebut memuat gambar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Setelah dicopot, baliho diletakkan di pinggir jalan, yang menurut HJ menunjukkan sikap tidak hormat.

Merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan, HJ mendatangi kantor Multifood di Kelurahan Dendengan Dalam dan langsung bertanya kepada security terkait alasan pencopotan. Kedua security tersebut mengakui bahwa mereka melakukannya atas perintah Jhon Hunandar.

HJ menegaskan bahwa pencopotan alat peraga kampanye (APK) bukan merupakan wewenang pihak perusahaan atau individu.

Menurut aturan yang berlaku, pencopotan APK harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mendapatkan pengamanan dari kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Multifood dinilai melanggar aturan dan prosedur resmi. (**/Ck)

Menurut Wenas, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara secara ekonomi karena tidak mendapatkan pajak dan berdampak buruk terhadap lingkungan karena tidak ada pengelolaan.

Dalam pernyataannya, Wenas merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 161 menyatakan: “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, pengangkutan, perdagangan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB, atau izin lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

Rolly Wenas menekankan pentingnya peran aktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengawasi tambang batuan yang istilah dulunya Galian C, yang beroperasi tanpa izin resmi. Ia juga menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap aktivitas penambangan ilegal untuk melindungi sumber daya alam dan meminimalkan kerugian negara akibat praktik tersebut.

Ia mendesak KSOP dan Pelindo untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak berkolaborasi dengan penambang yang tidak memiliki izin, diharapkan sebelum material diangkut dicek terlebih dahulu asal material tersebut apakah dari pemegang IUP atau dari PETI.

Menurutnya, menerima pasir dari penambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak reputasi instansi terkait. Selain itu, ia berharap Pemerintah dan pihak terkait melakukan pengawasan yang lebih ketat serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif dan tindakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mencegah aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor pertambangan. (Tre/Foto/Istimewa)

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, CV Jackin hanya memiliki izin operasional di wilayah Apela Satu, Kecamatan Ranowulu, Bitung.

Namun, perusahaan ini diduga melakukan penambangan ilegal di wilayah Air Hujan, Bitung, yang tidak tercakup dalam izin tersebut.

Menurut sumber tersebut, izin titik koordinat tambang galian c yang ada di Bitung hanya Apela Satu Kecamatan Ranowulu, tidak ada galian C lain di Bitung hanya di Apela saja, tegas Sumber.

Potensi Pelanggaran Berdasarkan UU Pertambangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh CV Jackin Bitung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam UU ini, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang diwajibkan memiliki izin lengkap, termasuk izin titik koordinat yang jelas.

Melakukan penambangan di luar area yang telah ditentukan tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi berat, termasuk denda dan pidana penjara.

Pasal 158 UU Minerba menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkapkan bahwa terdapat dugaan bahwa CV Jackin Bitung telah berkoordinasi dengan pihak Polres Bitung untuk memuluskan kegiatan tambang ilegal ini. Jika benar, hal ini dapat memperkuat indikasi adanya pelanggaran hukum yang lebih besar, baik dari pihak perusahaan maupun aparat penegak hukum yang terlibat, terangnya.

Aktivitas penambangan tanpa izin yang tepat tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius di wilayah Airujan dan sekitarnya.

Pihak berwenang, termasuk kepolisian, dinas lingkungan hidup, dan dinas pertambangan, diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut dan memastikan adanya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka melindungi sumber daya alam dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut, pemerintah dan instansi terkait perlu segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ini.

Penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Minerba harus menjadi prioritas, terutama terkait izin titik koordinat dan pengawasan terhadap aktivitas tambang, harap Sumber.

Jika terbukti melakukan pelanggaran, CV Jackin Bitung bisa menghadapi sanksi hukum yang berat, termasuk pencabutan izin usaha, denda besar, dan tuntutan pidana.

Penyelidikan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara, khususnya di Bitung, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu diutarakannya dalam Dialog Kebangsaan, bersama sekelompok anak muda yang tergabung dalam Purna Paskibraka Indonesia-Kota Tomohon.

Kegiatan ini dilaksanakan di Welu Cafe and Resto, Kelurahan Woloan, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sabtu (12/10/2024).

Penatua Michael Mait, dalam paparannya, menawarkan berbagai program menarik, yang bakal dilaksanakannya ketika mendapat kepercayaan untuk memimpin kota Tomohon.

Calon Wakil Walikota yang berpasangan dengan Wenny Lumentut itu merangkan, siap memfasilitasi setiap pelaku UMKM yang masih terbilang muda.

“Ya, jadi siapapun yang memiliki usaha, baik usaha pisang goreng, atau jualan lainnya, akan jami fasilitasikan,” kata Michael Mait.

Karena, menurutnya, hal yang sering jadi penghambat dalam kemajuan UMKM adalah ketidak adanya tempat jualan, ataupun alat untuk berusaha.

“Nah, hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Pak Wenny Lumentut dan saya punya komitmen untuk kesejahteraan UMKM, dengan membantu memfasilitasi segala kebutuhan usaha,” kata Michael Mait.

Lebih dari itu, Calon nomor urut 2 ini tertarik dengan ekonomi kreatif yang dijalankan banyak anak muda. Ia meyakini, Milenial dan Gen-Z senang dengan animasi, fotografer, seni musik, seni peran hingga desain grafis.

“Banyak anak muda yang memiliki talenta yang luar biasa, apalagi di era digital yang mampu dilakukan oleh anak muda. Nah jika ini kita berdayakan saya rasa ini akan menjadi keuntungan besar bagi kota Tomohon,” kata Michael.

Ia meyakini, talenta atau kemampuan yang dimiliki anak muda Tomohon Ini tentu jadi peluang atau kerja yang baru di era digital. Pastinya, akan banyak lapangan kerja yang melibatkan anak muda sesuai dengan hobi mereka.

“Ini jadi tujuan kami. Saya sangat mengapresiasi PPI atas pelaksanaan kegiatan ini. Dan ini sangat positif, kami menerima banyak masukan, dan gagasan yang tentu untuk kemajuan dan kebaikan kota Tomohon dimasa depan,” tutup Michael.

Ri//

Dari pandangan masyarakat, debat pertama ini mungkin saja diungguli Cherly Mantiri, yang sudah bertahun-tahun duduk di kursi parlemen.

Atau bahkan Sendy Rumajar yang merupakan pimpinan partai politik, harusnya tak diragukan lagi ilmu politik mereka.

Kendati demikian, Penatua Michael Mait yang sempat diragukan soal ilmu politik, malah lebih unggul pada debat kemarin, dibandingkan dua calon lainnya.

Pertanyaan yang dilontarkannya kedua calon, mampu dijawab dengan sempurna oleh Calon Wakil Walikota dari jalur perseorangan, Michael Mait.

Tanggapan masyarakat itu dapat dilihat di komentar netizen, yang notabene mengagumi kegigihan Michael Mait, saat memaparkan program dan gagasan.

“Luar biasa MM, paling junior di politik tapi cara menjawab seperti senior. Bahkan lebih menonjol dibandingkan calon lainnya,” kata akun Aldi, di salah satu Live Facebook saat meliput Debat Pertama.

Ri//

Menurut Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 itu, angka kemiskinan dan pengganguran di Tomohon cukup memprihatinkan.

Pasalnya, Andy Sengkey menyebut berdasarkan data BPS sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 masih tinggi dan harus menjadi perhatian lebih.

Ia menyebut, faktor ekonomi masyarakat sangat menentukan perubahan, sebab melihat trend kemiskinan dan pengangguran dari kesejahteraan ekonomi masyarakat masih tinggi.

“Oleh karena itu, Tomohon butuh perubahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat,” terang mantan Ketua DPRD Kota Tomohon itu pada Selasa (01/10).

Sengkey menambahkan, ketika masyarakat merasakan ada perubahan ekonomi dalam aspek kesejahteraan pasti berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran.

“Faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat menentukan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, sebab itu visi misi WLMM lebih pada totalitas pelayanan dan pemerataan yang berkeadilan dalam semua sektor,” ujar Sengkey

Dijelaskan Sengkey, WLMM punya trend tanpa pandang bulu. Harus disadari, Pemerintah Kota secara ekonomi merupakan investor besar di skala kota ini, berarti mampu menggairahkan ekonomi di masyarakat lewat berbagai program yang dituangkan dalam visi misi.

“Saat WLMM nantinya memimpin Kota Tomohon kedepan, sangat yakin tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, berarti angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan, bila perlu Tomohon tidak ada lagi kemiskinan dan pengangguran,” pungkas Ketua Andy Sengkey.

Berdasarkan data BPS, Kemiskinan dan penggangguran di Kota Tomohon dari 2021 adalah:

Kemiskinan :

Tahun 2021 : 6,18 Persen

Tahun 2022 : 5,79 Persen

Tahun 2023 : 6,24 Persen

Sedangkan untuk Penggangguran :

Tahun 2021 : 8,84 Persen

Tahun 2022 : 8,11 Persen

Tahun 2023 : 8,52 Persen