Kehiatan sosialisasi Permen PAN-RB RI Nomor 7 tahun 2022 dibuka Asisten Administrasi Umum Masna Pioh atasnama Wali Kota Tomohon.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien, wajib dilakukan penyerdehanaan birokrasi.

“Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu, penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja,” ungkap Masna.

Lanjut Masna, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Menurutnya, tugas pejabat fungsional dan pelaksana baiknya dilakukan sesuai sistem kerja dengan kedepankan kompetensi, keahlian, dan ketrampilan.

Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini, memberi keluasaan pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja.

“Penyesuaian sistem kerja adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi,” jelas Masna.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon, Paulla Verra Pontoh sebagai pihak pelaksana sosialisai menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan tersebut.

“Mewujudkan kerja yang efektif efisien, memastikan pencapaian tujuan strategi, mengoptimalkan SDM, serta mengoptimalkan teknologi informasi & komunikasi,” urai Paulla.

Narasumber kegiatan hadirkan Salvina Herda Imban, Perencana Madya pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB.

Peserta Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setda Tomohon, Camat se-Tomohon, Asisten Pemerintahan dan Kesra ODS Mandagi.

Hadir juga Kepala Bagian Organisasi Setda Bitung Niki Kondo, unsur Bagian Organisasi Setda Minsel dan Minut.(*jopa)

Wali Kota Tomohon Caroll Senduk peringatkan keras Gaji PNS Dinas Kearsipan dan Perpustakaan segera dibayarkan.

Tertundanya pembayaran gaji PNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, memaksa Wali Kota Tomohon Caroll Senduk keluarkan instruksi keras.

“Segera bayar gaji PNS yang tertunda!,” tandasnya Senin (24/10/2022).

Bahkan, Ia memberi peringatan tegas kepada semua SKPD untuk lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan perencanaan anggaran.

“Ini harus dicatat. Bahwa terkait hak-hak PNS, tetap menjadi perhatian serius untuk di-prioritas-kan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Caroll.

Wali Kota pilihan rakyat ini, langsung instruksikan kejadian tertundanya gaji PNS jangan sampai terulang lagi.

“Ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi,” tegas Caroll.

Terpisah, Plt Kepala Dinas DKPD Kota Tomohon Harny Korompis SE menjelaskan, pihaknya akan melakukan pembayaran gaji PNS bulan September 2022 meski sempat mengalami penundaan.

Korompis mengakui, memang ada keterlambatan pembayaran gaji PNS di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon.

“Namun saya pastikan, dalam waktu dekat akan dibayarkan dengan berprosesnya APBD Perubahan yang telah running saat ini,” ucapnya.

Ia memastikan pembayaran gaji yang tertunda terhitung dari bulan September sampai bulan Oktober 2022 ini.

Korompis merunut detil, pada saat proses penyusunan pergeseran anggaran tak cermat menghitung kembali ploting anggaran pada semua komponen item belanja gaji dan tunjangan.

Sehingga, ada salah satu item belanja berupa pajak PPH yang terdapat kekurangan, tidak mencukupi untuk mengakomodir pembayaran pajak PPH untuk TTP 13 dan 14.

“Memang saat itu, kami melakukan pergeseran dan ini murni karena ketidakcermatan kami semata. Apalagi saat ini Pemerintah Kota Tomohon menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD),” jelasnya sembari akui memang ada sedikit kelalaian.

Namun demikian, lanjut Korompis, secara keseluruhan anggaran yang tertata cukup untuk 1 tahun anggaran. Dan, keleluasaan itu telah diberikan kepada semua SKPD apalagi menyangkut hak-hak PNS.

“Bahwa terkait hak-hak PNS, itu tidaklah diabaikan. Malah tetap menjadi perhatian serius,” pungkasnya.(*jopa)

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menakar kompetensi PNS Pemkot Tomohon digelar di Gedung CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon.

Adapun peserta ujian Dinas Tingkat I diikuti 21 orang, ujian Dinas Tingkat II sebanyak 14 orang, dan ujian Penyesuaian Ijazah hanya 3 orang.

Sementara itu, Sekdakot Roring membaca sambutan Wali Kota Tomohon menegaskan, kenaikan pangkat salah satu cara meningkatkan prestasi dan pengabdian PNS.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Disebutkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak, namun penghargaan oleh pejabat berwenang karena prestasi yang diperoleh PNS sesuai  peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat diberikan secara adil sesuai mekanisme berdasarkan asas kompetensi.

PNS DIBEKALI KEMAMPUAN MANAJERIAL

Terkait hal tersebut, Pemkot Tomohon melalui BKPSDMD Kota Tomohon melaksanakan ujian dinas tingkat I, II, serta ujian penyesuaian ijasah.

Pelaksanaan ujian untuk memfasilitasi PNS dalam pengembangan karir dari golongan II/d ke golongan III/a, golongan III/d ke golongan IV/a serta penyesuaian ijasah.

“Ujian ini jadi bekal kemampuan saudara-saudara. Bahannya tersaji dalam bentuk soal yang akan diuji. Saudara-saudara akan diukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural,” kata Roring.

Kata dia, semua bertujuan untuk menakar kompetensi serta kemampuan PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai pangkat dan golongannya.

“Saya berharap saudara-saudara mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga kedepan PNS kita semakin berkualitas sesuai kompetensi masing-masing,” jelasnya.

Lanjut ditegaskan, jangan pernah berpikir bahwa ujian ini hanya formalitas untuk kelengkapan kenaikan pangkat saja.

“Tetapi saya akan evaluasi hasil kerja saudara dengan meminta laporan masing-masing peserta dari panitia pelaksana. Hal itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan kenaikan pangkat,” pungkasnya.

Ujian disaksikan oleh Plt Kepala BKPSDMD Kota Tomohon Albert Tulus, dan Sekretaris BKPSDMD Kota Tomohon Eden Kawung.(*jopa)

“ASN harus benar-benar mengetahui tugas pokok dan fungsinya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Jadi, harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya dilayani oleh masyarakat, “kata Walikota saat memimpin Apel Kerja jajaran Pemerintah Kota Tomohon dari kediaman Walikota secara virtual, Senin 6 September 2021.

Apel kerja ini diikuti seluruh jajaran Pemerintahan Kota Tomohon melalui Channel Youtube Pemkot Tomohon, baik yang sedang melaksanakan kerja dari kantor (WFO) maupun yang melaksanakan kerja dari rumah (WFH).

Dalam kesempatan ini, Walikota Caroll JA Senduk menjelaskan secara detail bahwa ASN harus menjadi corong pemerintah ditengah-tengah masyarakat.

“Jadi, semua program yang ada mulai dari program pemerintah pusat sampai di daerah termasuk semua program Pemkot Tomohon yakni visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon harus terus di sosialisasikan dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya,” ungkap Walikota Caroll.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon terus bersinergi dengan pemerintah, agar setiap program dapat berjalan dengan sukses sesuai harapan kita.

“Sebagai Walikota Tomohon bersama Wakil Walikota, mengajak kita semua untuk kerja bersama-sama, terutama dalam penanganan Covid-19. Marilah kita terus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19, kita bekerja, kerja dan kerja untuk Tomohon berdaya saing dan sejahtera, “harap Walikota yang turut didampingi Ketua TP PKK Kota Tomohon Ny drg Jeand’arc Senduk-Karundeng.

Di akhir sambutannya, Walikota pun mengingatkan mengenai instruksi Pemerintah Provinsi Sulut terhadap situasi ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Tentunya sebagai Pemerintah Kota Tomohon mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon harus memperketat penerapan protokol kesehatan. Seperti misal, disetiap acara harus lebih perketat tentang penerapan protokol kesehatan. Tentunya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Walikota Caroll mengingatkan para Camat dan Lurah untuk mengarahkan masyarakat supaya tidak menggunakan badan jalan setiap kegiatan masyarakat baik dalam acara suka maupun duka.

Apel kerja ini, diikuti secara virtual oleh Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut SE, Sekot Edwin Roring SE ME bersama para pejabat lainnya.(jopa)

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon Edwin Roring SE ME saat membuka kegiatan Rakor Lingkup Keasistenan I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tomohon di Command Center MPP Wale Kabasaran melalui Zoom Meeting, Kamis, 26 Agustus 2021.

“Saya kembali menegaskan bahwa tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mulai dari Sekot, Asisten-Asisten, para Camat, sampai Lurah-Lurah dan seluruh Pejabat Dinas, Kantor dan Badan adalah membantu Walikota Caroll JA Senduk SH dan Wakil Walikota Wenny Lumentut SE dalam tugas-tugas melayani masyarakat Kota Tomohon,” kata Roring.

Sekda Tomohon memberi contoh kaitan dengan penanganan Covid-19 dimana setiap laporan ke pimpinan harus didukung dengan data-data yang valid.

“Laporan ke pimpinan harus up-date. Selalu melaporkan pada pimpinan situasi secara aktual dan faktual, jangan sampai ada miss communication terkait data-data,” tutur Mantan Sekda Kepulauan Sangihe ini.

Lanjut dikatakan, sesuai edaran Gubernur Sulut dan Walikota Tomohon untuk bidang Pariwisata sudah dibuka kembali tetapi harus tetap taat Protokol Kesehatan. Dan bahkan pelaksanaanya harus sesuai dengan edaran tentang pembatasan.

“Tugas kita adalah menerapkan dan menjaga para wisatawan agar taat akan Protokol Kesehatan. Kita harus selalu bersinergi agar harapan-harapan pimpinan dapat tercapai, dan saya harapkan para Camat terus melakukan fungsi pembinaan kepada para Lurah, kita telah memasuki triwulan ketiga, pengelolaan keuangan diperhatikan sebaik-baiknya agar pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” urainya.

Hal itu kata dia, perlu diingatkan bahwa dasar pelaksanaan tugas-tugas pembangunan di Kota Tomohon harus sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota CSWL.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Kesejahtraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon JST Pandeirot SPd MM serta para pejabat dilingkup Keasistenan I Setda Kota Tomohon.(jopa)

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw kepada pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang baru dilantik di ruangan FJ Tumbelaka di Kantor Gubernur, Rabu, 18 Desember 2019.

“Pokoknya jika ada pejabat yang tidak mampu berinovasi, siap-siap kami copot dari jabatan!,” tegas Wagub Kandouw.

Pejabat Pemprov Sulut, dingatkan harus memegang empat prinsip, yaitu integritas, loyalitas, pengorbanan, dan prestasi.

Wagub Kandouw menegaskan soal loyalitas terhadap pimpinan hal yang sangat penting.

“Loyalitas kepada atasan, itu yang selalu saya ingatkan,” tandas mengingatkan.

Para ASN yang dipercayakan memegang jabatan diharuskan mengindahkan semua tugas pokok dan fungsinya dalam tugas pemerintahan.

“Jangan bersungut-sungut, kerja saja sesuai tupoksi serta aturan dan mekanisme yang ada,” katanya.

Lanjut dikatakan, hari ini program dari gubernur untuk melaksanakan reposisi, dapat dilaksanakan tuntas seratus persen.

“Jejak langkah kita dalam berkarir yang penting ada ikhtiar, semangat, kemampuan, dan disertai tuntunan dari Tuhan. Hal pasti akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita,” katanya.

Seperti diketahui, jabatan yang ditinggalkan Ricky Toemandoek digantikan Jenny Karouw sebagai Kepala BAPPEDA Sulut. Sementara Kepala Dinas Perindag Sulut yang ditinggalkan Jenny Karouw kini dijabat Edwin Kindangen.(arya)

Inspektur upacara dipimpin Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang intinya mengajak keterlibatan masyarakat untuk mendorong penyelenggara pemerintah daerah meningkatkan kinerja melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

“Keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta masyarakat agar tercipta tata kelola hubungan pemerintahan yang sinergis,” ujar Kandouw mengutip sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Seusai membaca sambutan, Wagub Steven OE Kandouw didampingi Sekdaprov Sulut Edwin Silangen menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulut.

Dari kesembilan orang penerima SK Kenaikan Pangkat, tampak Kepala Bagian Humas Setdaprov Sulut Christian Iroth S.STP juga menerima SK dimaksud.

Kepada para awak media, Christian Iroth seusai upacara mengatakan, SK kenaikan pangkat yang diterimanya menjadi motivasi dirinya untuk terus bekerja lebih hebat lagi, baik kepada masyarakat, pimpinan, maupun kepada rekan-rekan wartawan mitra kerjanya.

“SK kenaikan pangkat ini merupakan motivasi bagi saya untuk lebih maksimal lagi dalam bertugas. Dan saya akan bekerja sesuai tupoksi yang diberikan pimpinan kepada saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, yaitu kepada Bapak Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, dan Sekprov Edwin Silangen,” tandas Iroth.

Bersama Kabag Humas Pemprov Sulut Christian AR Iroth, SK Kenaikan Pangkat juga diterima Lynda Watania, Steve HA Kepel, serta SK pemberhentian dengan hormat 8 ASN yang mengakhiri masa tugas alias pensiun.(arya)