MANADO, mejahijau.com – Dinilai tak memberi manfaat bagi kehidupan pers di Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD AWPI Sulut) mendukung sikap pemerintah membubarkan Dewan Pers.
Hal itu ditegaskan Ketua AWPI Sulut Nixon Panontongan SSos SH kepada wartawan di Kota Manado, Jumat, 11 Mei 2021.
Menurutnya, Dewan Pers selama ini tak memberikan kontribusi apapun kepada dunia pers. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Dewan Pers keluar dari maksud dan tujuan pembentukan lembaga tersebut.
“Tidak bermanfaat bagi dunia pers. Malah menyulitkan pers dengan segala macam ketentuan antaranya sertifikasi pers, sertifikasi perusahaan media, dan lainnya. Itu kan menghambat kreatifitas para jurnalis dalam berkarya,” sergah Nixon.
Apapun alasannya, kata dia, AWPI Sulut mendukung rencana pemerintah membubarkan Dewan Pers bersama beberapa lembaga lain untuk dilikuidasi karena konsekuensi anggaran yang negara.
“Percuma negara mengalokasi anggaran kalau hanya mubasir. Dan AWPI Sulut mendukung penuh Dewan Pers dibubarkan. Tidak perlu menunggu lama, lebih cepat lebih baik,” tandas alumni Lemhannas RI Tahun 2010 itu.
Menurutnya, dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Lembaga yang dipimpin seorang professor doktor itu malah menjadi penghambat utama kemerdekaan pers.
Bahkan dalam banyak kasus, katanya lagi, Dewan Pers berubah fungsi menjadi anjing penjaga atau mem-backing oknum penguasa dan pengusaha yang selalu mengancam dan memenjarakan wartawan yang mengkritisi kebobrokan para oknum tersebut.
“Sejumlah kasus kematian wartawan akibat pemberitaan yang dibuatnya dicurigai di-back-up oleh Dewan Pers. Itu adalah pengalaman pahit bagi pers Indonesia yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Pers Indonesia,” tegas Nixon.
DPD AWPI Sulut, kata dia, akan menghimpun seluruh di 15 Kota Kabupaten se Sulut untuk melaksanakan demo dan berorasi mendukung Menteri PAN-RB supaya menyikapi segera pembubaran Dewan Pers.
Soal dugaan korupsi yang dilakukan oknum di Dewan Pers, telah pula dilaporkan ke pihak berwajib. Ini juga harus menjadi catatan penting bagi pemerintah agar uang negara diselamatkan dan digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.(tim redaksi)
