MELONGUANE, Meja Hijau – Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya merupakan predikat terbaik yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Hanya saja pencapaian WTP tidak dapat menjamin pengelolaan keuangan suatu daerah bersih dan tanpa korupsi. Kalau memang bersih, kenapa harus ada rekomendasi dari BPK-RI untuk ditindaklanjuti pemerintah provinsi, kabupaten, kota se Indonesia.
Penegasan itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 Pemkab Talaud di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut di Kota Manado, Senin (04/06/2018).
“Predikat WTP bukan berarti tidak terdapat pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Lihat saja, masih banyak catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK-RI untuk ditindak lanjuti,” ujar Tuange.
Coba cermati penyampaian sambutan dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, kata Tuange, disana dikatakan WTP bukan berarti tidak ada pelanggaran hokum. Namun ada banyak catatan serta rekomendasi yang harus ditindak lanjuti masing-masing pemerintah daerah.
“60 hari setelah LHP diserahkan, kita akan dapat melihat catatan dan rekomendasi-rekomendasi yang harus diperbaiki segera,” kata mantan Wakil Bupati Talaud pasangan dengan Bupati non-aktif Sri Wahyumi Manalip (SWM).
Oleh karena itu, kata Taunge, seluruh jajaran Pemkab Kepulauan Talaud diharapkan untuk tidak langsung merasa puas. Alasannya masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti segera.
Pun penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran 2017 yang diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Tangga Muliawan Putra, dan diterima Plt Bupati Talaud Petrus Simon Tuange didampingi Ketua DPRD Talaud Max Lua.
Juga turut hadir Sekkab Talaud Adolf Binilang, Inspektur Moudy Gumansalangi, dan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Gustaf Atang.
Acara tersebut dihadiri pula Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Bupati dan Walilota se-Sulut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD se-Sulut.
Seperti diketahui, LHP atas LKPD tahun 2017 Pemkab Talaud meraih WTP untuk kedua kalinya. Tahun sebelumnya LKPD 2016, pengelolaan keuangan Pemkab Talaud juga dinilai cukup baik sehingga memperoleh predikat WTP.(andi pusut)
BERITA TERKAIT:
