MANADO, mejahijau.com – Selama 3 tahun terakhir, angka indikator ekonomi makro; indikator sosial dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara berada pada tren positif.
Hal itu diungkapkan Gubernur Olly Dondokambey SE di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2018, Senin (20/08/2018).
“Selama tahun 2015 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulut berada pada angka diatas 6 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5 persen,” kata Olly.
Disamping itu, kinerja perekonomian Sulut tahun 2017 diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017, mencapai Rp 110,16 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp79,49 triliun.
PDRB perkapita mencapai Rp44,76 juta rupiah. Ekonomi Sulut tahun 2017 tumbuh 6,32 persen atau menguat dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 6,17. Dan jauh lebih baik dibanding tahun 2015 yang mencapai 6,12 persen.
“Pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada menurunnya angka kemiskinan. Persentase kemiskinan Sulawesi Utara masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11 persen.
“Tingkat kemiskinan kita tahun 2017 dibanding dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah. Khusus di wilayah Sulawesi, angka kemiskinan di Sulut adalah paling rendah,” urai Olly.
Jurus Pemprov Sulut untuk menurunkan angka kemiskinan, dengan mempertajam program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan memperbanyak alokasi pembangunan rumah tinggal layak huni.
Juga dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
“Oleh sebab itu, pada bulan Juli lalu, Pemprov Sulut ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah,” tandas Olly.
Rapat paripurna dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, legislator Sulut, dan para pejabat Pemprov Sulut.(vanny)