TOBELO, mejahijau.com – DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara) dan jajaran dosen melakukan tatap muka di kantor DPRD, Selasa, 27 Agustus 2019.
Tatap muka dipimpin Ketua Komisi II DPRD Halmahera Utara (Halut), Janlis Kitong turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekda, Direktur Politeknik Padamara serta para dosen.
Pertemuan merupakan langkah DPRD melihat persoalan yang tengah dihadapi Politeknik Padamara, baik terkait pembiayaan gaji para dosen maupun proses mendorong penegerian Politeknik Padamara.
Direktur Politeknik Padamara Selvianus Simange mengatakan, kehadiran perguruan tinggi itu khususnya untuk membentuk dan membangun SDM di Halmahera Utara dan secara umum SDM di Maluku Utara.
Sementara itu, goncangan yang dihadapi manajemen tentunya perlu diperhatikan Pemda dengan hak-hak terutama bagaimana Politeknik Padamara dapat didorong untuk menjadi Politeknik Negeri.
“Saat ini tinggal selangkah lagi, yakni dilakukan visitasi. Dalam penegerian juga telah dilakukan berbagai upaya baik bertemu Menko Kemaritiman dan Dirjen Kemenristek,” jelas Direktur Politeknik Padamara Selvianus Simange pada rapat dengar pendapat diruang Bangsaha.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Halut, Janlis Kitong mengatakan, lembaga DPRD punya kepentingan sehingga harus ada solusi dan bersikap pengalokasian dana untuk penegerian.
“Tahun 2017 pernah ditetapkan anggaran untuk penegrian. Hari ini sangat tepat karena akan dilakukan pembahasan anggaran bersama Banggar dan TAPD dengan referensi anggaran yang nantinya akan disepakati bersama,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD, Sahril Hi. Rauf mengatakan, apa yang telah disampaikan baik anggota DPRD, Sekda dan Padamar, yakni untuk mencari solusi demi eksisnya Politeknik Padamara.
Menurut Rauf, menjadi masukan pada pertemuan tersebut yakni perlu ada kajian hukum Perda. Selain itu, perlu adanya telaah terhadap prinsip yang mengikat ketika ada kebijakan dan hak tidak bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan, serta bagaimana mendorong sehingga Politeknik Padamara dapat menjadi Politeknik Negeri.
Sedangkan Sekda Halut, Fredy Tjandua mengatakan, terkait apa yang terjadi Pemda sudah meminta Padamara untuk mengajukam visitasi seperti apa dalam proses penegerian.
Pemda sendiri telah mempersiapkan anggaran senilai Rp 300 juta untuk memprosesnya.
“Dalam pertemuan ini, jika pada pilihan tersulit untuk menyelamatkan penegerian, maka harus dilakukan visitasi. Soal masih ada masalah lainnya ruangnya dengan DPRD dan Pemda untuk dibahas,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah dosen juga menyuarakan pembayaran gaji mereka yang tertunda kurang lebih 11 bulan.
Hal yang sama disampaikan sejumlah anggota DPRD, bahwa perlu adanya perhatian terkait gaji para dosen.
Sementara menyangkut persoalan gaji dosen, akan dibicarakan kembali menyangkut persoalan Politeknik Padamara.(willy)
